WONOSOBO (Lintas Topik.Com) – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf meninjau langsung kesiapan pelaksanaan program Sekolah Rakyat di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, Minggu (1/6/2025). Dalam kunjungan tersebut, ia berdialog dengan puluhan orang tua calon siswa serta menegaskan komitmen pemerintah menjamin akses pendidikan bagi keluarga miskin dan miskin ekstrem.
“Kita tadi mendalami profil orang tua calon siswa, dan memang ditemukan banyak keluarga yang sangat membutuhkan bantuan negara,” ujar Saifullah usai kunjungan.
Program Sekolah Rakyat yang digagas Kemensos merupakan upaya strategis pemerintah untuk memutus rantai kemiskinan melalui akses pendidikan gratis dan berkualitas. Di Wonosobo, program ini difokuskan pada jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan empat rombongan belajar berjumlah total 100 siswa. Saat ini kegiatan belajar sementara dilakukan di gedung Balai Latihan Kerja (BLK) sambil menunggu pembangunan gedung permanen rampung.
Menurut Saifullah, banyak orang tua siswa di wilayah ini hanya berpenghasilan Rp 400.000–Rp 500.000 per bulan. Sebagian besar bekerja sebagai buruh serabutan atau pemetik rumput dengan penghasilan harian sekitar Rp 50.000 jika ada pekerjaan.
“Ini adalah langkah konkret pemerintah untuk menjangkau masyarakat yang tertinggal dalam proses pembangunan. Kita ingin mereka punya harapan baru lewat pendidikan,” tegasnya.
Target 200 Sekolah Rakyat Dibangun hingga Juli 2025
Secara nasional, Kemensos menargetkan pembangunan 200 titik Sekolah Rakyat pada tahun 2025. Sebanyak 100 sekolah dibiayai melalui APBN, sementara sisanya berasal dari partisipasi pihak swasta. Seluruh sekolah ditargetkan mulai proses belajar mengajar pada Juli 2025.
“Calon siswa untuk 100 sekolah tahap awal sudah mencapai lebih dari 10.000 anak. Kami berharap proses belajar bisa dimulai pertengahan tahun ini,” ujarnya.
Berdasarkan data Kementerian Pendidikan per Januari 2025, tercatat sebanyak 730.703 lulusan SMP tidak melanjutkan pendidikan, dan 76% di antaranya disebabkan oleh faktor ekonomi. Program Sekolah Rakyat diharapkan menjadi solusi nyata atas persoalan ini.
Meski berada di bawah naungan Kemensos, pelaksanaan program ini melibatkan lintas kementerian, termasuk Kemendikdasmes, Kemendiktisaintek, Kementerian PUPR, Kementerian PAN RB, hingga Kemendagri. “Ini adalah implementasi langsung dari arahan Presiden Prabowo agar tidak ada anak Indonesia yang putus sekolah karena alasan ekonomi
