Wonosobo (Lintas Topik.com) – Isu kerusakan hutan di Kabupaten Wonosobo mulai memasuki fase baru.
Bukan lagi sekadar peringatan ekologis, tetapi telah berkembang menjadi potensi tekanan sosial.
Aktivis lingkungan menyebut, jika praktik pengelolaan hutan terus mengabaikan aspek keberlanjutan, reaksi warga bisa berujung pada aksi terbuka di ruang publik.
Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Yayasan Jagat Tunas Bumi (JATUBU), Mantep Abdul Ghoni, yang menilai bahwa kesabaran masyarakat sipil dalam menjaga hutan tidak bersifat tanpa batas. Selama ini, kata dia, gerakan lingkungan masih memilih jalur kolaborasi dan kerja nyata di lapangan.
“Kami masih memilih jalan dialog dan aksi konservasi. Tapi itu sangat bergantung pada sikap para pemangku kebijakan. Kalau pengelolaan hutan terus merugikan lingkungan, respons publik bisa berubah,” ujar Mantep, Kamis (5/2/2026).
Tekanan Hutan dan Risiko Bencana
Wonosobo dikenal sebagai wilayah pegunungan dengan tingkat kerawanan longsor tinggi.
Tekanan terhadap kawasan hutan memperbesar risiko bencana hidrometeorologi, terutama saat musim hujan.
Catatan pemerintah daerah menunjukkan, kejadian longsor hampir selalu berulang di sejumlah kecamatan seperti Kejajar, Garung, Sukoharjo, hingga Kaliwiro.
Kondisi ini diperparah oleh alih fungsi lahan di kawasan lereng curam dan wilayah hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Serayu.
Pembukaan lahan tanpa kaidah konservasi dinilai mempercepat degradasi hutan dan memperluas area lahan kritis.
“Kerusakan hutan bukan sekadar statistik. Dampaknya dirasakan langsung warga—mulai dari longsor, banjir bandang, sampai sumber air yang perlahan menghilang,” tegas Ghoni.
Konservasi Jalan Sunyi Warga
Di sisi lain, upaya pelestarian hutan terus dilakukan masyarakat dan relawan lingkungan secara mandiri. Penanaman pohon, distribusi bibit, hingga edukasi lingkungan dilakukan dengan keterbatasan sumber daya.
Namun, Mantep menilai kontribusi tersebut kerap tak sebanding dengan kebijakan di lapangan yang justru membuka ruang eksploitasi.
Kondisi ini menimbulkan kekecewaan di kalangan aktivis dan warga.
“Kami sudah berbuat nyata menjaga hutan, meski skalanya kecil. Tapi ketika kebijakan justru berlawanan arah, pertanyaan besar muncul: hutan ini sebenarnya diperuntukkan bagi siapa?” katanya.
Dari Dialog ke Tekanan Publik?
JATUBU menegaskan bahwa gerakan lingkungan tidak menolak pembangunan. Yang ditolak adalah pembangunan yang mengorbankan ekosistem dan keselamatan masyarakat.
Menurut Mantep, ruang dialog akan selalu menjadi pilihan utama. Namun, jika aspirasi lingkungan terus diabaikan, aksi publik menjadi opsi yang tak bisa dihindari.
“Turun ke jalan bukan tujuan, tapi peringatan. Ini soal masa depan hutan Wonosobo dan keselamatan generasi berikutnya,” pungkasnya.***
Editor ; Agus Hidayat
