WONOSOBO, LintasTopik.com – Pemerintah Kabupaten Wonosobo akan memperketat evaluasi program penanganan stunting menyusul masih tingginya prevalensi kasus di daerah tersebut. Penanganan tidak lagi hanya berfokus pada pemberian makanan tambahan, tetapi juga menelusuri faktor lain yang memengaruhi pertumbuhan anak, mulai dari pola asuh hingga kondisi sanitasi lingkungan.
Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, prevalensi stunting di Kabupaten Wonosobo tercatat mencapai 23,9 persen. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah karena angka penurunannya dinilai masih cenderung stagnan.
Evaluasi penanganan stunting itu dibahas dalam pertemuan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Wonosobo di Pendopo Selatan, Selasa (10/11/2026).
Bupati Wonosobo Afif Nurhidayat meminta seluruh jajaran terkait melakukan evaluasi secara terbuka, terutama terhadap pelaksanaan program dan ketepatan sasaran intervensi.
Menurutnya, keberhasilan penanganan stunting tidak cukup diukur dari banyaknya kegiatan yang telah dilaksanakan. Hal terpenting adalah perubahan nyata terhadap kondisi kesehatan anak dan keluarga yang menjadi sasaran program.
“Kita harus jujur melihat kondisi yang sedang kita hadapi. Prevalensi stunting di Kabupaten Wonosobo masih menunjukkan kecenderungan stagnan. Ini menjadi alarm bahwa ada yang perlu kita perbaiki,” kata Afif.
Ia meminta camat, kepala puskesmas, pemerintah desa dan kelurahan, serta kader Posyandu lebih aktif menjangkau keluarga sasaran. Termasuk menelusuri balita yang tidak hadir dalam pelayanan Posyandu agar gangguan pertumbuhan dapat diketahui sejak dini.
Afif juga mengingatkan bahwa pencegahan stunting harus dilakukan sejak sebelum kehamilan. Upaya tersebut mencakup edukasi gizi dan kesehatan reproduksi bagi remaja, pencegahan anemia, pendampingan calon pengantin, hingga pemantauan kesehatan ibu hamil.
Dalam kesempatan tersebut, Dinas PPKBPPPA Kabupaten Wonosobo dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wonosobo juga menandatangani kerja sama penguatan pembinaan calon pengantin dan ketahanan keluarga. Kerja sama itu turut mencakup pemanfaatan aplikasi Elektronik Siap Nikah dan Hamil (ELSIMIL) serta Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI).
Sementara itu, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Yuni Rahayuningtyas, mengatakan pemantauan pertumbuhan balita dan ketepatan data sasaran menjadi bagian penting dalam upaya menekan angka stunting.
Intervensi perlu dilakukan secara berkelanjutan, mulai dari pemenuhan gizi remaja dan ibu hamil, pemberian ASI eksklusif, makanan pendamping ASI, hingga pemantauan tumbuh kembang balita.
Di sisi lain, Kepala Bappeda Kabupaten Wonosobo Tono Prihatono mengungkapkan, pemerintah daerah akan membedah persoalan di wilayah yang masih menjadi kantong stunting.
Evaluasi akan dilakukan dengan menelusuri kondisi setiap balita sasaran, termasuk jenis intervensi yang sudah diterima dan kebutuhan yang belum terpenuhi.
Menurut Tono, persoalan stunting tidak selalu berkaitan dengan kekurangan asupan makanan. Pola pengasuhan, sanitasi, ketersediaan air bersih, kondisi lingkungan, hingga faktor kesehatan lainnya juga perlu diperiksa.
“Kita harus melihat, jangan-jangan masalahnya bukan hanya pada makanannya, tetapi ada faktor lain di luar itu. Bisa dari pola asuh, kondisi lingkungan, sanitasi, kualitas air bersih, atau faktor kesehatan lainnya,” jelasnya.
Evaluasi juga akan menyasar pelaksanaan program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) melalui Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas.
Berdasarkan evaluasi pelaksanaan 2026, realisasi anggaran PMT BOK pada triwulan pertama baru mencapai 3,8 persen. Pemerintah daerah menilai perlu ada pembenahan dalam perencanaan, pengadaan, dan administrasi agar pemberian makanan tambahan dapat berlangsung tepat waktu dan berkesinambungan.
Adapun dari sisi jangkauan program Makan Bergizi Gratis (MBG), data Agustus 2026 mencatat sebanyak 3.944 dari 8.028 balita stunting telah menerima program tersebut. Angka itu setara 49,1 persen, meningkat dibandingkan Januari 2026 yang baru mencapai 11,2 persen.
Meski jangkauan program mengalami peningkatan, pemerintah daerah masih menghadapi pekerjaan untuk memastikan validitas data dan pemerataan intervensi bagi seluruh balita yang membutuhkan.
Tono menegaskan, pemerintah akan menelusuri kembali kebutuhan setiap keluarga sasaran agar program penanganan stunting tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi benar-benar memberikan dampak terhadap perbaikan pertumbuhan anak.
