Wonosobo (Lintas Topik.Com) – Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Wonosobo mengungkapkan masih banyak pelaku usaha wisata yang beroperasi tanpa izin resmi. Selain karena takut terkena kewajiban pajak, sejumlah pelaku usaha juga diduga mendapat perlindungan dari pihak tertentu.
Kepala Bidang Destinasi Pariwisata Disparbud Wonosobo, Hapipi, menyebut salah satu persoalan utama yang dihadapi pemerintah adalah belum adanya database akurat mengenai jumlah dan sebaran usaha wisata di daerah tersebut.
“Selama ini yang terdata hanyalah usaha pariwisata yang sudah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem OSS di DPMPTSP. Sementara usaha yang belum berizin sama sekali belum terpantau,” ujarnya usai rapat koordinasi pengawasan dan penegakan regulasi usaha pariwisata di Ruang Rapat Mangoenkusumo Setda Wonosobo, Rabu (5/11/2025).
Hapipi menuturkan, pelaku usaha sering enggan mengurus izin karena khawatir kewajiban pajak dan pungutan lain akan memberatkan mereka. “Banyak hal yang membuat mereka khawatir, bahkan sebagian usaha ini diduga dibeking oleh kelompok atau orang-orang tertentu,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, terdapat 13 jenis usaha pariwisata dengan 60 Kode Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang wajib diatur dan diawasi. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 juga menegaskan 22 sektor usaha pariwisata yang harus memiliki izin berbasis risiko.
Beberapa camat di wilayah seperti Kepil dan Kejajar telah berinisiatif melakukan pendataan terhadap usaha wisata, namun langkah tersebut masih terbatas karena faktor sosial dan kekhawatiran pelaku terhadap sanksi hukum maupun pajak.
Pemerintah daerah berencana memperkuat koordinasi lintas sektor agar proses penataan dan pengawasan usaha wisata di Wonosobo dapat berjalan lebih efektif dan transparan.***
Editor : Agus Hidayat
