Wonosobo ( Lintas Topik .com)— Pemerintah Kabupaten Wonosobo bersama Social Analysis and Research Institute (SARI) dan Migrant CARE Jakarta melalui Program Inklusi menggelar kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (16 HAKTP) pada Rabu, 10 Desember 2025 di Gedung Korpri.
Kegiatan ini dihadiri sekitar 300 peserta dari berbagai unsur pemerintah daerah, pemerintah desa, komunitas pekerja migran, dan organisasi masyarakat sipil.
Kampanye ini merupakan bagian dari gerakan global 16 HAKTP yang berlangsung setiap 25 November hingga 10 Desember untuk menegaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia.
Menurut data SIMPONI-PPA Januari–November 2025, kasus kekerasan perempuan dan anak di Indonesia masih tinggi. Kekerasan seksual tercatat sebagai kasus terbanyak dengan 12.381 korban, disusul kekerasan fisik 9.755 korban, dan kekerasan psikis 8.943 korban.
Total korban perempuan mencapai 24.288 orang, sedangkan korban laki-laki 6.034 orang.
Di Kabupaten Wonosobo, UPIPA mencatat 96 kasus pada 2023, didominasi kekerasan psikis, fisik, seksual, dan penelantaran.
Rangkaian kegiatan kampanye 16 HAKTP meliputi Bazar UMKM 13 Desbumi, Pentas Budaya Wonosobo seperti tari lengger, tari kepang, dan teater oleh komunitas pekerja migran, pemutaran film tentang kasus online scamming, serta talkshow tentang kekerasan, TPPO, dan perlindungan perempuan, anak, dan pekerja migran.
Direktur SARI, Tri Hananto, mengatakan bahwa kasus kekerasan kini berkembang dalam bentuk baru, termasuk kekerasan digital.
“Dulu mayoritas berupa kekerasan fisik dan psikis. Sekarang muncul bentuk kekerasan digital seperti online scamming yang banyak dialami pekerja migran di Kamboja, Myanmar, dan Malaysia,” ujarnya.
Pada pembukaan acara, perwakilan komunitas pekerja migran dari 13 Desbumi membacakan pernyataan sikap yang menolak segala bentuk kekerasan dan mendesak pemerintah memperkuat layanan perlindungan perempuan, anak, dan pekerja migran.
Kampanye 16 HAKTP di Wonosobo mengusung tema “Memperkuat Ruang Aman dan Merawat Solidaritas” dengan tujuan membangun kesadaran publik, memperkuat peran pemerintah, dan mendorong kolaborasi komunitas dalam penghapusan kekerasan.***
Editor: Agus Hidayat
