Jakarta (Lintas Topik.com) – Pemerintah pusat meluncurkan program insentif bagi guru non ASN dan pendidik non formal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik. Program ini mendapat apresiasi dari Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi yang menilai langkah tersebut sebagai bukti nyata kehadiran negara di tengah para guru.
Peluncuran program dilakukan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI, Prof Dr Abdul Mu’ti MEd, di Jakarta, Rabu (6/8/2025), bertepatan dengan peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia. Program ini mengusung tajuk “Kado HUT RI dari Presiden untuk Guru”.
Gubernur Ahmad Luthfi menyebut insentif tersebut berdampak positif bagi kesejahteraan dan semangat para guru. “Guru kita lebih sejahtera dengan hadirnya negara. Nilai-nilai yang diberikan sangat bermanfaat untuk mereka,” ujarnya usai menghadiri peluncuran program.
Tiga program utama yang diluncurkan meliputi insentif guru non ASN, bantuan subsidi upah (BSU) bagi pendidik non formal, dan bantuan afirmasi pendidikan jenjang S1/D4 melalui skema rekognisi pembelajaran lampau (RPL).
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, Sadimin, menyampaikan bahwa Pemprov Jateng telah lebih dulu mengalokasikan insentif bagi guru non ASN di satuan pendidikan negeri (SMA/SMK/SLB) melalui skema Biaya Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan. Tahun 2025, alokasi BOP Pendidikan di Jateng mencapai Rp 472,38 miliar.
“Honor guru non ASN dan guru tamu ditanggung APBD melalui BOP Pendidikan. Jumlahnya 3.043 guru, terdiri dari 1.313 guru SMA, 1.442 guru SMK, dan 288 guru SLB,” terang Sadimin.
Selain itu, Pemprov Jateng juga memberikan dukungan anggaran bagi satuan pendidikan swasta melalui skema BOSDa dengan total anggaran Rp 142,63 miliar. Sadimin menambahkan, guru non ASN yang belum sertifikasi juga menerima tunjangan, sementara mereka yang sudah bersertifikasi memperoleh hak setara dengan daerah lain.
Sementara itu, Kemendikdasmen memberikan BSU sebesar Rp 300.000 per bulan selama tujuh bulan kepada 341.248 guru honorer, yang dibayarkan sekaligus senilai Rp 2,1 juta per orang. Pemerintah juga menyalurkan BSU selama dua bulan kepada 253.407 guru PAUD non formal, serta tunjangan sertifikasi kepada 1.438.029 guru di seluruh Indonesia.
Untuk peningkatan kualifikasi, sebanyak 12.500 guru diberi kesempatan menempuh pendidikan S1 atau D4 melalui program RPL di 112 perguruan tinggi.
Sadimin menambahkan, kebutuhan guru di Jateng, khususnya di SLB, masih tinggi. Kekurangan tenaga pendidik disebabkan banyaknya guru SLB yang berasal dari jurusan pendidikan umum dan minimnya kuota PPPK untuk SLB.
“Kami berharap ada tambahan kuota untuk SLB. Selain itu, distribusi jam mengajar guru SMA/SMK yang belum mencukupi akan kami ratakan agar minimal memenuhi 24 jam pelajaran,” tandas Sadimin.
Menteri Abdul Mu’ti menyatakan, program insentif ini merupakan bagian dari implementasi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, yang menekankan pada peningkatan mutu guru dan pemerataan akses pendidikan dalam pidato Hari Pendidikan Nasional 2025.
“Ini adalah bentuk keberpihakan pemerintah terhadap guru, khususnya yang belum tersentuh program sertifikasi dan peningkatan kapasitas,” kata Mu’ti. ***
Editor : Agus Hidayat
