Jakarta (LintasTopik.com) – Presiden Prabowo Subianto meminta pengawasan ketat terhadap penggunaan anggaran negara sebesar Rp1,1 triliun yang dialokasikan untuk mendukung operasional awal Sekolah Rakyat, program pendidikan model boarding school terpadu yang akan diluncurkan secara nasional.
Anggaran tersebut digunakan untuk pengadaan laptop, seragam, dan kebutuhan dasar pendidikan bagi lebih dari 15.000 siswa di 159 lokasi Sekolah Rakyat yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.
Arahan tegas itu disampaikan Prabowo dalam rapat terbatas lintas kementerian yang digelar di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa malam (29/7/2025).
Rapat tersebut dihadiri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Mendagri Tito Karnavian, Menkeu Sri Mulyani, Mendikdasmen Abdul Mu’ti, Menteri PUPR Dody Hanggodo, serta Menteri Sosial Saifullah Yusuf selaku koordinator utama program.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa realisasi anggaran masih dalam tahap awal karena Sekolah Rakyat baru secara resmi diluncurkan oleh Presiden pada 14 Juli 2025 lalu.
“Untuk tahun ini Rp1,1 triliun, untuk 159 Sekolah Rakyat. Yang paling besar itu nanti untuk pengadaan laptop, dan untuk seragam,” kata Saifullah dalam keterangan pers usai rapat.
Program Sekolah Rakyat merupakan upaya peningkatan pemerataan akses pendidikan yang mengintegrasikan jenjang SD hingga SMA dalam satu kawasan terpadu. Di dalamnya, siswa mendapatkan tempat tinggal, makan-minum, bimbingan akademik, hingga pembinaan karakter secara gratis.
Dari 159 titik yang telah ditetapkan, sebaran lokasi paling banyak berada di Pulau Jawa dengan 48 sekolah, disusul Sumatera (22), Sulawesi (15), serta wilayah lainnya seperti Kalimantan, Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara.
Presiden Prabowo menargetkan penambahan jumlah sekolah menjadi 200 Sekolah Rakyat hingga akhir tahun 2025.
Namun, Saifullah menekankan bahwa peningkatan tersebut akan mempertimbangkan kesiapan infrastruktur, SDM pengajar, serta dukungan lintas sektor.
“Untuk 159 titik itu, Insyaallah bisa menampung lebih dari 15.000 siswa. Nanti kita lihat kondisinya apakah bisa ditambah,” ujarnya.
Tak hanya fokus pada pembangunan fisik dan sarana pembelajaran, Prabowo menekankan pentingnya pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel, terutama menyangkut pengadaan barang.
“Presiden menegaskan agar pengadaan tidak menyimpang. Semua harus sesuai aturan yang berlaku,” kata Saifullah.
Program Sekolah Rakyat mendapat perhatian khusus karena menyentuh kelompok keluarga miskin dan anak-anak berisiko tinggi putus sekolah. Pemerintah berharap program ini menjadi model baru untuk mengentaskan kemiskinan melalui jalur pendidikan.***
Editor : Agus Hidayat
