Wonosobo (Lintas Topik.com)–Yayasan Putra Hafidz Wijaya Kusuma Wonosobo menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama perwakilan SPPG dan akuntan, Sabtu (20/12/2025) untuk menyamakan persepsi terkait petunjuk teknis (juknis) BGN yang dinamis.
Acara ini digelar untuk mengurangi perbedaan pemahaman antara yayasan dan tim SPPG di lapangan, yang kerap menimbulkan masalah operasional.
Rakor ini diawali dengan kegiatan santunan anak yatim dari PA Darul Hadlonah, Manggisan, Kecamatan Mojotengah, sebagai bentuk kepedulian sosial yayasan sebelum masuk agenda koordinasi.
Agus Sumartono, Ketua Yayasan Putra Hafidz Wijaya Kusuma, menegaskan bahwa tujuan rakor adalah menyamakan persepsi di antara SPPG yang berada dalam satu yayasan.
“Dengan pemahaman yang selaras, operasional SPPG dapat berjalan lebih harmonis dan pelayanan ke masyarakat menjadi optimal,” ujarnya.
Edi Siswanto, pembina yayasan, menjelaskan bahwa juknis BGN yang terus diperbarui—saat ini sudah memasuki versi keempat—sering menimbulkan perbedaan penerapan di lapangan.
“Misalnya soal sewa tempat. Di juknis sudah jelas, tapi di lapangan pemahaman berbeda, sehingga muncul keluhan dari mitra ke BGN,” ungkap Edi.
Rakor ini diikuti Kepala SPPG dan Akuntan dari delapan SPPG yang sudah beroperasi di wilayah Jawa Tengah.
SPPG pertama beroperasi di Wulungsari Kecamatan Selomerto pada Agustus, diikuti SPPG Tambi pada September, dan enam SPPG lainnya menyusul hingga November 2025.
Direncanakan sampai Januari 2026, Yayasan Putra Hafidz akan memiliki 10 dapur SPPG
Yayasan saat ini mendorong tenaga ahli gizi dan teknisi lapangan agar memenuhi standar kompetensi.
“Dengan pemenuhan standar ini, nantinya 10 SPPG yang beroperasional dapat menyerap hingga 400 tenaga kerja,” tambah Edi.
Rakor juga membahas kendala teknis, seperti keterlambatan pencairan dana yang sempat menyebabkan operasional SPPG Wulungsari terhenti selama satu minggu.
Namun, masalah ini sudah teratasi dan layanan kembali berjalan normal.
Edi menegaskan, “Dengan persepsi yang sama, konflik atau perbedaan interpretasi dapat diminimalkan, dan layanan SPPG ke masyarakat menjadi lebih efektif.”***
Editor : Agus Hidayat
