Wonosobo (Lintas Topik.com) — Sejumlah kepala desa di Kabupaten Wonosobo akhirnya buka suara terkait keresahan mereka terhadap maraknya oknum yang mengaku sebagai wartawan.
Fenomena tersebut mencuat ke permukaan dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Sinergi Media dan Pemerintah dalam Penyampaian Informasi Publik yang digelar Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah di Pibee Resto, Wonosobo, Senin (22/12/2025).
Dalam forum tersebut, para kepala desa menyampaikan pengalaman didatangi pihak-pihak yang membawa identitas wartawan, namun dinilai tidak menjalankan tugas jurnalistik sebagaimana mestinya.
Kehadiran oknum tersebut justru memunculkan rasa tidak nyaman dan kekhawatiran di lingkungan pemerintahan desa.
FGD ini diikuti puluhan kepala desa se-Kabupaten Wonosobo, mahasiswa, serta insan pers. Forum tersebut menjadi ruang dialog terbuka untuk membangun komunikasi publik yang sehat antara media dan pemerintah, khususnya di tingkat desa.
Sekretaris Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah, Kholik Idris, menilai diskusi tersebut penting untuk membaca dinamika komunikasi yang selama ini belum berjalan optimal.
Menurutnya, FGD menjadi jembatan awal untuk memperbaiki relasi antara pemerintah desa dan media.
“Kita berharap dengan forum ini terbangun sinergi antara teman-teman media dan pemerintah desa dalam mendukung pembangunan daerah, khususnya di Wonosobo,” ujar Kholik.
Ia mengakui, dari dinamika diskusi yang berkembang, masih terdapat kesenjangan komunikasi yang perlu diperbaiki. Oleh karena itu, DPRD Jateng berkomitmen menjadikan FGD ini sebagai fondasi awal yang akan ditindaklanjuti dengan forum serupa melibatkan elemen masyarakat lainnya.
Menanggapi keresahan kepala desa terkait oknum yang mengaku wartawan, Kholik menegaskan bahwa hal tersebut tidak dapat digeneralisasi sebagai kondisi pers secara keseluruhan.
Menurutnya, praktik semacam itu bersifat individual dan merupakan penyalahgunaan profesi.
“Kalau ada yang datang menggunakan atribut wartawan tetapi tujuannya bukan untuk kerja jurnalistik, itu jelas oknum. Wartawan profesional bekerja berdasarkan kode etik dan mekanisme yang jelas,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Komunitas Jurnalis Wonosobo (KJW), Agus Supriyadi, menegaskan pentingnya profesionalisme dalam dunia jurnalistik.
Ia menyatakan, setiap wartawan wajib menjunjung tinggi kode etik jurnalistik dan tidak dibenarkan melakukan pemerasan atau tindakan yang merugikan pihak lain.
“Dalam profesi jurnalistik ada kode etik dan jenjang kompetensi yang menjadi standar profesionalisme. Praktik yang menyimpang dari itu tidak bisa dibenarkan,” ujar Agus.
Agus memastikan, seluruh anggota KJW menjalankan tugas jurnalistik sesuai dengan kode etik.
Ia juga membuka ruang klarifikasi bagi pemerintah desa atau masyarakat yang ragu terhadap identitas seseorang yang mengaku wartawan.
“Di KJW ada 15 anggota dan semuanya bekerja sesuai kode etik jurnalistik. Jika ada pihak yang bertindak mencurigakan dengan mengatasnamakan wartawan, bisa dipastikan itu bukan bagian dari kami.
Kami siap dikontak untuk memastikan kapasitas seseorang sebagai wartawan,” pungkasnya.
Melalui FGD ini, DPRD Provinsi Jawa Tengah berharap tercipta pemahaman bersama antara pemerintah desa dan media, sekaligus menjadi langkah awal untuk mencegah penyalahgunaan profesi wartawan di tingkat akar rumput.***
Editor : Agus Hidayat
