WONOSOBO (Lintas Topik.Com) — Program Sekolah Rakyat yang digagas pemerintah pusat dijadwalkan mulai beroperasi pada Juli 2025. Di Jawa Tengah, sejumlah titik sudah disiapkan, baik dari sisi sarana prasarana maupun pendataan calon peserta didik yang berasal dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan, saat ini proses penyiapan sekolah rakyat terus berjalan. Pemerintah kabupaten/kota telah mengajukan usulan dan dilakukan proses verifikasi sesuai prosedur dari Kementerian Sosial.
“Penyiapan sarana sekolah rakyat sebagaimana program pemerintah pusat sudah dilakukan. Masing-masing kabupaten sudah mengajukan dan sudah diverifikasi,” kata Luthfi saat mendampingi kunjungan kerja Menteri Sosial Saifullah Yusuf di Kabupaten Wonosobo, Minggu (1/6/2025).
63 Titik Sudah Teken Kontrak, 6.105 Siswa Disiapkan
Berdasarkan data Kementerian Sosial, total terdapat 100 titik pembangunan sekolah rakyat di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, 63 titik telah menandatangani kontrak pembangunan dan tengah menjalani proses renovasi. Targetnya, seluruh titik ini bisa beroperasi mulai Juli 2025 dengan daya tampung 247 rombongan belajar (rombel) atau sekitar 6.105 siswa.
Sementara 37 titik lainnya masih dalam tahap survei oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Proses renovasi diharapkan rampung sebelum tahun ajaran baru dimulai.
Beberapa titik sekolah rakyat di Jawa Tengah yang telah ditetapkan di antaranya:
- Sentra Terpadu Kartini Temanggung
- Sentra Terpadu Prof. Soeharso Surakarta
- Sentra Satria Baturraden
- Sentra Antasena Magelang
- Sentra Margo Laras Pati
Program Prioritas Pemerintah Pusat
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan, Sekolah Rakyat merupakan bagian dari visi besar Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju Indonesia Emas 2045. Program ini dirancang sebagai jalan keluar bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem yang berisiko putus sekolah.
“Ini adalah program untuk menyisir anak-anak dari keluarga tidak mampu, yang tidak sempat mengakses pendidikan formal karena kendala ekonomi,” ujar Saifullah.
Ia menambahkan, seluruh kementerian/lembaga, termasuk pemerintah daerah, memiliki tugas khusus sesuai instruksi presiden untuk memastikan program ini berjalan optimal.
Pemprov Jateng Gandeng 139 Sekolah Swasta
Selain mendukung program pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga menjalankan program kemitraan dengan sekolah swasta untuk memperluas akses pendidikan gratis. Tahun ini, Pemprov menggandeng 139 SMA/SMK swasta yang terdiri atas 56 SMA dan 83 SMK di berbagai kabupaten/kota di Jawa Tengah.
Melalui mekanisme Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), siswa dari keluarga miskin akan diberi peluang melanjutkan pendidikan secara gratis.
“Ini adalah bentuk komitmen kami membuka akses pendidikan seluas-luasnya bagi warga yang kurang mampu,” ujar Gubernur Luthfi.
Selain itu, Pemprov Jateng juga telah lebih dulu mengoperasikan SMK Jateng di beberapa titik strategis, yang sepenuhnya ditujukan untuk anak dari keluarga miskin dan tidak mampu.***
Editor : Agus Hidayat
