Wonosobo (LintasTopik.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wonosobo menegaskan komitmennya dalam memperkuat keterbukaan informasi publik, terutama terkait tata kelola keuangan desa.
Bupati Wonosobo, Afif Nurhidayat, menegaskan hal itu usai rapat koordinasi bersama Paguyuban Kepala Desa Wonosobo (PKKW), Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI), dan pimpinan OPD terkait, Senin (8/9/2025), di Pringgitan Pendopo Bupati.
Afif menegaskan, meski desa-desa di Wonosobo telah menjalankan kewajiban transparansi dengan mempublikasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) melalui papan informasi, website, maupun media sosial, namun konsistensi pengunggahan data digital masih menjadi tantangan.
Untuk itu, Pemkab bersama Dinas Kominfo dan Dinas Sosial PMD akan menggelar pendampingan teknis melalui Zoom Meeting guna mendorong percepatan update data desa.
“OpenSID bukan hanya soal digitalisasi, tapi soal membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Transformasi ini adalah langkah strategis menuju tata kelola desa yang modern dan akuntabel,” tegas Afif.
Bupati menyebut, hampir seluruh desa di Wonosobo sudah menggunakan OpenSID. Namun, ia menekankan agar sistem itu tidak hanya berhenti pada tahap penggunaan, melainkan menjadi basis utama pengambilan keputusan, perencanaan pembangunan, hingga evaluasi program prioritas seperti pengentasan kemiskinan ekstrem dan stunting.
Sejumlah desa bahkan telah menorehkan prestasi tingkat nasional.
Desa Semayu dinobatkan sebagai Desa Antikorupsi, Desa Maduretno meraih Juara 1 Nasional Rumah DataKu Digital 2025, serta Desa Banyukembar yang lolos 10 besar Desa Digital Nasional 2025.
“Contoh keberhasilan ini membuktikan bahwa desa yang mengelola data dengan baik akan lebih tepat dalam menyusun program, menyerap anggaran, dan menjawab kebutuhan warganya,” ujar Afif.
Kepala Dinas Kominfo Wonosobo, Kristhiana Dhewi, menambahkan, secara infrastruktur seluruh desa sudah siap dengan komputer, internet stabil, dan akses web OpenSID.
Kendala utama kini terletak pada sumber daya manusia.
“Fokus kami memperkuat peran admin desa. Jika perlu, kami fasilitasi penambahan admin agar pembaruan data berjalan cepat. Target kami, dua minggu ke depan seluruh desa optimal menggunakan OpenSID,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua PKKW Wonosobo, Ari Umaryadi, menegaskan bahwa komitmen bersama ini akan dikawal dengan pendampingan, pelatihan, dan monitoring berkala. “Transparansi desa bukan proyek baru, tapi kelanjutan komitmen sejak 2023,” tegasnya.***
Editor : Agus Hidayat
