Wonosobo (Lintas Topik.com) — Inovasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menggunakan sampah di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, menjadi sorotan nasional.
Program yang dijalankan Pemerintah Desa Talunombo, Kecamatan Sapuran, ini tidak hanya meningkatkan kepatuhan warga membayar pajak, tetapi juga mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus mengubah sampah menjadi sumber ekonomi baru.
Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Politik dan Media, Kastorius Sinaga, mengatakan pihaknya diutus langsung oleh Mendagri Tito Karnavian untuk meninjau program tersebut di Desa Talunombo.
Menurutnya, inovasi ini sangat membantu masyarakat desa karena mereka bisa memilah sampah organik dan anorganik sekaligus memenuhi kewajiban pajak.
“Ini merupakan pola yang win-win solution. Pemkab tidak menaikkan PBB karena pembayaran lancar. Di sisi lain, masyarakat juga tidak terbebani membayar PBB karena dibantu pemerintah desa. Sampah-sampah itu bernilai dan dikonversi untuk membayar PBB. Sampah plastik bahkan diolah kembali menjadi solar dengan mesin buatan warga sendiri,” ujarnya saat ditemui di Desa Talunombo, Rabu (17/9/2025).
Skema pembayaran dilakukan dengan cara masyarakat membawa sampah yang sudah dipilah ke kantor desa.
Sampah kemudian ditimbang dan dihargai sesuai jenisnya: plastik Rp1.000/kg, styrofoam Rp1.500/kg, dan kardus Rp1.500/kg.
Nilai tersebut dikonversikan sebagai pembayaran PBB, dan jika kurang dapat ditambah dengan uang tunai. Jika kelebihan, sisanya dikembalikan kepada warga.
Menurut Kastorius, pola ini menjadi solusi bersama. “Pemkab tidak perlu menaikkan PBB karena penerimaan lancar. Warga pun tidak terbebani karena ada dukungan dari desa. Sampah yang dulunya hanya dibuang, kini bernilai ekonomi sekaligus membantu membayar kewajiban pajak,” jelasnya.
Ia menambahkan, Kemendagri akan mempelajari pola ini untuk direplikasi ke daerah lain. “PBB adalah salah satu sumber penting PAD, bahkan bisa mencapai 20–30 persen. Dengan model ini, PAD meningkat, masyarakat terbantu, dan lingkungan juga terjaga,” tegasnya.
Kepala Desa Talunombo, Badaruddin, menyebut kunjungan Stafsus Mendagri memberi motivasi besar bagi perangkat desa.
“Kami berharap program ini mendapat dukungan langsung dari pemerintah pusat. Saat ini, kami masih menghadapi keterbatasan dana untuk mengembangkan potensi desa, termasuk program agro-eduwisata,” ujarnya.
Ia menambahkan, program pembayaran PBB dengan sampah terbukti meningkatkan kepatuhan warga sekaligus mengajarkan pentingnya memilah sampah.
“Antusiasme masyarakat cukup tinggi. Dari 2.300 wajib pajak, sudah sekitar 400 orang yang bergabung. Ke depan, kami berharap ada bentuk penghargaan bagi warga berprestasi maupun wajib pajak yang taat, sebagai wujud desa hadir untuk masyarakat,” pungkasnya.***
Editor ; Agus Hidayat
