WONOSOBO (Lintas Topik) – Dugaan penyalahgunaan aset desa di Wonokerto, Kecamatan Leksono, kian memanas.
Sejumlah warga menuding Kepala Desa Deny Setya Wibowo menggadaikan berbagai kendaraan dinas, mulai dari motor Vario inventaris, motor trail berplat merah, hingga BPKB mobil pengangkut sampah.
Bahkan, ada kisah ironis soal motor milik mahasiswa KKN yang sempat digadaikan sebelum ditebus oleh sekretaris desa.
Dalam pertemuan warga pada Selasa malam (12/8/2025), isu pengelolaan aset desa menjadi sorotan utama.
Wimbo, salah satu warga Wonokerto, mengungkapkan bahwa selain motor Vario inventaris yang dipersoalkan warga, kades juga diduga menggadaikan kendaraan dinas motor trail berplat merah dan BPKB mobil pengangkut sampah milik desa.
“Yang lebih ironis, sepeda motor milik mahasiswa KKN di desa ini juga sempat digadaikan. Untungnya, sepeda motor itu akhirnya ditebus oleh sekdes,” ujar Wimbo, Kamis (14/8/2025).
Para tokoh masyarakat dalam pertemuan itu turut mengingatkan agar kades tidak ikut bermain dalam pelaksanaan proyek desa.
Selama ini, menurut mereka, pelaksana proyek kerap mengeluhkan adanya permintaan uang dari pihak kepala desa terkait pekerjaan yang sedang digarap.
Keresahan warga tidak berhenti di forum pertemuan. Sejumlah warga memasang spanduk di beberapa titik strategis desa sebagai bentuk keprihatinan terhadap perilaku kepala desa.
Di media sosial Karang Taruna Desa Wonokerto, warganet juga secara terang-terangan mempertanyakan masalah yang terjadi, memicu diskusi panas di kolom komentar.
Selain isu kendaraan, warga menyoroti dugaan selisih saldo BUMDes yang kini hanya tersisa Rp8 juta dari sebelumnya Rp42 juta, serta dana UPK yang pemanfaatannya dinilai belum jelas.
Ada pula dugaan pemotongan dana bantuan BUMDes pada 2023, di mana dari bantuan Rp10 juta, hanya Rp5 juta yang diterima penuh.
M. Husni Mubarok, warga lainnya, menegaskan keresahan ini murni lahir dari kepedulian terhadap aset desa.
“Dulu BUMDes mampu memberi keuntungan rutin tiap bulan, sekarang pemasukan itu hilang sama sekali,” ujarnya.
Sebagian warga bahkan mendorong agar kades mundur sebagai bentuk pertanggungjawaban.
Menanggapi tudingan tersebut, Kades Deny Setya Wibowo membantah keras adanya penggelapan atau penggadaian aset.
Ia memastikan seluruh inventaris desa dalam kondisi lengkap dan tercatat. “Yang dituduhkan ke saya itu tidak sesuai kenyataannya, Mas. Semua aset utuh,” katanya.
Deny juga menilai isu ini sarat muatan politik menjelang Pilkades, dan menjelaskan bahwa dana UPK telah dibagikan ke empat kelompok warga dengan pertanggungjawaban yang memiliki bukti administrasi.
“Itu sebetulnya pro-kontra politik. Ada yang mencari kesalahan saya dengan memanfaatkan media,” ujarnya.
Meski suasana desa dinilai tetap kondusif, deretan dugaan penggadaian kendaraan desa hingga reaksi warga lewat spanduk dan media sosial menunjukkan tuntutan transparansi kian menguat.***
Editor : Agus Hidayat
