WONOSOBO (Lintas Topik) – Minimnya alokasi APBD Kabupaten Wonosobo untuk perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) menjadi sorotan dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema Pemetaan Layanan dan Monitoring Alokasi Budget APBD dalam Perlindungan PMI dan Keluarganya, yang digelar di Resto Ongklok, Kamis .
Kegiatan yang diinisiasi Yayasan SARI ini dihadiri Perencana Bappeda Wonosobo Kris Widyarto, perwakilan OPD, serta anggota Desa Peduli Buruh Migran (Desbumi) dari berbagai kecamatan.
Dalam pemaparannya, Kris memaparkan mekanisme perencanaan APBD dan menegaskan bahwa anggaran perlindungan PMI berada di bawah Dinas Tenaga Kerja.
“APBD ini dokumen penting yang bisa diakses publik. Masyarakat dapat memantau melalui kanal resmi dan menyampaikan aspirasi lewat musrenbang,” ujarnya.
Sejumlah perwakilan Desbumi mengeluhkan belum pernah dilibatkan dalam musrenbang desa maupun kecamatan.
Mereka menilai perhatian pemerintah terhadap PMI, khususnya purna migran, masih minim. “Pekerja migran bukan hanya yang kaya raya. Banyak yang masih butuh pelatihan dan perhatian,” ujar perwakilan Desbumi Ngadikusuman.
Dari sisi layanan, Dinas PPKBPPPA mengungkap pihaknya rutin memberikan pembekalan delapan fungsi keluarga kepada calon PMI, sementara Dinas Sosial menyebut pekerja migran masuk kategori Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan bisa dibantu jika mengalami kasus kekerasan atau meninggal di luar negeri.
Namun, anggaran khusus untuk PMI belum tersedia.
Dinas Tenaga Kerja menyampaikan ada peluang pemanfaatan dana bagi hasil cukai untuk pelatihan bagi buruh migran di dua kecamatan, Watumalang dan Kretek.
Sementara Dinas Koperasi membuka peluang pelatihan digital marketing, pengelolaan koperasi, dan manajemen keuangan bagi kelompok Desbumi.
“Kita jangan menunggu dana pemerintah. Kalau ada potensi, kita kelola dan kembangkan,” kata perwakilan Dinas Koperasi, Dibyo Astu Sigit.
Balai Latihan Kerja (BLK) Wonosobo juga menawarkan prioritas bagi eks PMI untuk mengikuti berbagai pelatihan, mulai dari menjahit hingga digital marketing, dengan pengajuan minimal 10 peserta per kelompok.
FGD ini juga menyinggung kasus purna PMI dan keluarganya yang mengalami disabilitas dan gangguan mental, namun belum mendapatkan layanan optimal karena kendala akses dan biaya operasional.
Peserta berharap ada koordinasi lebih baik antar-OPD dan dukungan anggaran yang memadai. ***
Editor : Agus Hidayat
