Wonosobo (LintasTopik.com) – Gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di sejumlah wilayah Kabupaten Wonosobo masih dalam tahap persiapan. Namun, pekerjaan para manajer koperasi sudah mulai berjalan, salah satunya dengan mengidentifikasi potensi ekonomi dan kebutuhan masyarakat di desa penugasan.
Pemetaan tersebut menjadi langkah awal sebelum koperasi menjalankan aktivitas usaha. Data jumlah penduduk, keberadaan pelaku UMKM, hingga potensi unggulan desa mulai dihimpun untuk menjadi gambaran dalam menentukan jenis usaha yang dapat dikembangkan.
Sapto Pujiono, Manajer KDKMP Desa Lengkong, Kecamatan Garung, mengatakan pemetaan wilayah menjadi salah satu pekerjaan yang dilakukan sejak dirinya menerima surat keputusan (SK) penugasan pada 1 Oktober 2026.
“Di awal kita melaksanakan pemetaan wilayah, dalam arti potensi-potensi desa, jumlah penduduk, jumlah UMKM yang ada di desa itu sendiri,” kata Sapto saat menghadiri Sosialisasi Tindak Lanjut Pasca Pembangunan Gerai/Gedung KDKMP di Gedung Sasana Adipura, Senin (2/11/2026).
Menurutnya, aktivitas manajer saat ini masih menyesuaikan kondisi dan tahapan persiapan koperasi di masing-masing desa. Meski belum membuka layanan, para manajer sudah menjalankan kewajiban, termasuk melakukan absensi harian.
Di Desa Lengkong, misalnya, kesiapan gerai masih terkendala kelengkapan sarana. Sejauh ini, peralatan yang tersedia baru berupa armada operasional dan mesin kasir. Sementara rak untuk memajang barang dagangan belum tersedia.
“Kalau saya kebetulan kan di Desa Lengkong, itu belum operasi. Sementara yang ada di koperasi itu cuma armada sama mesin kasir, rak itu belum ada,” ujarnya.
Sapto berencana kembali berkoordinasi dengan penanggung jawab atau person in charge (PIC) Agrinas untuk mengetahui perkembangan pemenuhan kebutuhan gerai tersebut.
Kondisi ini menunjukkan bahwa kesiapan operasional KDKMP tidak hanya bergantung pada penempatan manajer, tetapi juga ketersediaan sarana dan kepastian mekanisme usaha.
Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM (Disdagkop UKM) Wonosobo sebelumnya menargetkan 62 KDKMP sebagai tahap awal operasional koperasi di daerah tersebut.
Di sisi lain, kebutuhan sumber daya manusia juga masih menjadi bagian dari tahapan yang harus diselesaikan. Menurut Sapto, masih terdapat sejumlah KDKMP di Wonosobo yang belum memiliki manajer.
Ia memperkirakan jumlah manajer yang bertugas di Kabupaten Wonosobo mencapai sekitar 167 orang. Angka tersebut masih berupa perkiraan dan berpotensi berubah seiring proses penempatan berikutnya.
Penugasan manajer juga tidak selalu berdasarkan desa asal. Jika dalam satu desa terdapat lebih dari satu kandidat, sebagian di antaranya dapat ditempatkan di desa lain yang berdekatan. Bahkan, penempatan tenaga pengelola dari luar daerah dimungkinkan untuk memenuhi kebutuhan.
Bagi manajer yang koperasinya belum siap beroperasi, sempat dibahas kemungkinan mengikuti pemagangan di KDKMP yang lebih dahulu memiliki gedung dan siap menjalankan kegiatan.
Kepala Disdagkop UKM Wonosobo, Achmad Fathoni, sebelumnya juga menyampaikan bahwa manajer yang belum dapat bekerja di gerainya masing-masing bisa dimagangkan di desa yang sudah memiliki gedung.
“Dimagangkan di desa yang sudah ada gedungnya,” kata Fathoni.
Selain manajer, setiap koperasi nantinya direncanakan membutuhkan enam tenaga tambahan untuk mendukung operasional gerai. Formasi tersebut terdiri dari dua asisten manajer, dua kasir, dan dua penjaga toko.
Namun, proses perekrutan tenaga tambahan itu belum dimulai karena masih menunggu tahapan dan ketentuan lebih lanjut.
Sapto menyebut warga desa setempat akan diprioritaskan untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja. Meski demikian, calon pekerja tetap harus mengikuti proses seleksi.
“Memang diutamakan warga desa tersebut, cuma nanti ada proses seleksinya,” jelasnya.
Mengenai pola kerja, aktivitas manajer saat ini berlangsung lima hari dalam sepekan, yakni Senin hingga Jumat. Ketentuan mengenai kemungkinan operasional pada akhir pekan maupun hari libur masih menunggu aturan resmi.
Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah kepastian penghasilan manajer. Sapto menjelaskan besaran upah tidak seragam karena menyesuaikan kategori Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Selain upah, terdapat tunjangan dan uang makan yang pemberiannya juga berkaitan dengan kehadiran.
Ia meluruskan informasi yang beredar mengenai gaji manajer KDKMP mencapai Rp16 juta. Menurut perkiraannya, penghasilan yang diterima berada pada kisaran Rp5,9 juta hingga Rp9 juta, bergantung pada kategori dan komponen yang diperoleh masing-masing manajer.
Sementara itu, rencana pengadaan barang dagangan juga masih menunggu ketentuan final. Sejumlah pihak diproyeksikan terlibat dalam penyediaan kebutuhan gerai, di antaranya Agrinas, Bulog, Pupuk Indonesia, dan Pertamina.
Komoditas yang direncanakan tersedia meliputi beras, minyak goreng, pupuk, hingga gas. Meski demikian, mekanisme pengadaan dan pola kerja sama dengan masing-masing pihak belum dapat dipastikan.
Dengan demikian, pekerjaan para manajer KDKMP saat ini tidak sebatas menunggu gerai dibuka. Pemetaan potensi desa, penyiapan sumber daya manusia, serta koordinasi pemenuhan sarana menjadi bagian dari persiapan yang harus berjalan beriringan sebelum koperasi benar-benar melayani masyarakat.***
Editor : Agus Hidayat
