Wonosobo ( Lintas Topik.com) — Inflasi Kabupaten Wonosobo masih terkendali, namun tekanan dari sejumlah komoditas pangan menjadi perhatian Bank Indonesia (BI) Jawa Tengah.
Pada Agustus 2026, inflasi Wonosobo tercatat 0,49 persen secara bulanan (mtm) dan 3,01 persen secara tahunan (yoy). Angka tahunan tersebut masih di bawah inflasi Jawa Tengah sebesar 3,08 persen dan nasional 3,19 persen.
Kepala Kantor Perwakilan BI Provinsi Jawa Tengah M. Noor Nugroho mengatakan, meski inflasi tahunan masih terkendali, perkembangan inflasi bulanan Wonosobo perlu diwaspadai karena sedikit lebih tinggi dibandingkan Jawa Tengah.
“Inflasi bulanan Wonosobo yang sedikit lebih tinggi daripada Jawa Tengah ini yang perlu menjadi perhatian kita bersama, khususnya karena tekanan masih ada dan berasal dari komoditas pangan,” kata Noor dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Wonosobo, Jumat (4/9/2026).
Menurut Noor, sejumlah komoditas seperti aneka cabai, bawang merah, beras, dan bawang putih masih memberikan tekanan terhadap perkembangan harga.
Kondisi tersebut menjadi perhatian karena Wonosobo merupakan salah satu daerah sentra produksi pangan strategis di Jawa Tengah. Wonosobo tercatat surplus beras, cabai merah, cabai rawit, dan bawang putih.
Namun, kondisi berbeda terjadi pada bawang merah. Produksi lokal komoditas tersebut belum mampu mencukupi kebutuhan masyarakat sehingga Wonosobo masih mengalami defisit pasokan.
“Perkembangan harga pangan produk unggulan tersebut masih perlu menjadi perhatian karena harganya relatif lebih tinggi dibandingkan keseluruhan di Jawa Tengah,” ujar Noor.
Wonosobo juga memiliki kontribusi sekitar 8,12 persen terhadap inflasi Jawa Tengah. Karena itu, stabilitas harga pangan di daerah dinilai turut berpengaruh terhadap pengendalian inflasi di tingkat provinsi.
Cabai Jadi Komoditas Volatil
Sekretaris Daerah Wonosobo One Andang Wardoyo mengatakan, pemkab melakukan pemantauan harga bahan pokok dan barang penting secara rutin di Pasar Induk Wonosobo, termasuk pada tingkat agen dan distributor.
Dari pemantauan tersebut, harga beras dan gula pasir relatif stabil sepanjang tahun. Sementara harga bawang putih berada pada kisaran Rp35.000 hingga Rp38.000 per kilogram.
Cabai rawit merah menjadi salah satu komoditas yang paling volatil. Pada Maret 2026, harganya sempat mencapai sekitar Rp83.015 per kilogram.
Sementara harga daging sapi menunjukkan tren kenaikan hingga sekitar Rp145.000 per kilogram atau meningkat 7,4 persen.
“Untuk jangka pendek, fokus kita adalah mengendalikan volatilitas cabai dan memantau tren kenaikan daging sapi, tanpa mengabaikan komoditas strategis lainnya,” terang Andang.
Dari sisi produksi, Wonosobo diproyeksikan menghasilkan 50.138,59 ton beras/padi hingga September 2026 dari luas panen 17.867,82 hektare.
Produksi cabai besar diperkirakan mencapai 22.626,33 ton dari luas panen 1.963,14 hektare. Kecamatan Garung menjadi salah satu sentra utama dengan kontribusi lebih dari 45 persen.
Untuk cabai rawit, produksinya diproyeksikan mencapai 17.111,42 ton dari luas panen 1.658,07 hektare. Garung dan Mojotengah menjadi penyumbang terbesar.
Sementara produksi bawang merah dan bawang putih tercatat sekitar 1.351,46 ton dari luas panen 166,59 hektare, dengan Kecamatan Kalikajar sebagai salah satu sentra dominan.
Antisipasi Risiko Iklim
Noor mengatakan, tantangan pengendalian inflasi ke depan tidak hanya berasal dari perubahan harga, tetapi juga risiko produksi akibat kondisi iklim.
BI Jawa Tengah mendorong Wonosobo mengantisipasi potensi El Niño melalui optimalisasi sarana pengairan dan pengaturan pola tanam untuk mencegah kemungkinan defisit pasokan pada periode tertentu.
Khusus bawang merah, BI mendorong penguatan pasokan dari daerah sentra produksi melalui dukungan offtaker, mengingat produksi lokal Wonosobo belum mencukupi kebutuhan.
Wonosobo juga didorong memperkuat kerja sama antardaerah (KAD) dan temu bisnis, terutama untuk komoditas pangan unggulan.
Bupati Wonosobo Afif Nurhidayat menegaskan, pengendalian inflasi tidak boleh hanya dilakukan ketika harga sudah naik. Pemerintah harus mampu mendeteksi potensi gangguan pasokan sejak dini.
“Menjaga ketersediaan pangan dan keterjangkauan harga bukan sekadar menjaga angka inflasi, tetapi menjaga daya beli dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Afif.
Ia meminta TPID bersama perangkat daerah terkait dan BPS memperkuat pemantauan stok serta harga pangan strategis secara berkala dan berbasis data.
“Potensi kelangkaan maupun kenaikan harga harus dapat kita deteksi lebih awal, sehingga langkah antisipasi bisa segera dilakukan,” tegasnya.
Afif menambahkan, rekomendasi yang dihasilkan dalam HLM TPID harus diterjemahkan menjadi langkah konkret di lapangan.
“Jangan sampai rekomendasi berhenti menjadi catatan rapat. Rekomendasi harus diterjemahkan menjadi pekerjaan yang nyata di lapangan,” katanya.***
Editor : Agus Hidayat
