Wonosobo ( Lintas Topik. com) — Kapolres Wonosobo, AKBP Ricky Purnama Atmaja, menyayangkan terjadinya aksi persekusi atau main hakim sendiri serta tuntutan denda sebesar Rp40 juta terhadap pasangan suami istri (pasutri) yang tertangkap mencuri sayur di Dusun Gondang, Desa Candimulyo, Kecamatan Kertek.
Pihaknya menilai sanksi sosial yang dijatuhkan warga tersebut terlalu besar dan tidak sebanding dengan nilai kerugian yang ditimbulkan, mengingat pasutri tersebut hanya mencuri daun bawang senilai sekitar Rp200.000.
Peristiwa yang terjadi sekitar sepekan lalu dan videonya sempat beredar luas di media sosial ini pun langsung mendapat perhatian khusus dari jajaran kepolisian.
AKBP Ricky menegaskan bahwa Kapolsek Kertek telah mendatangi Kepala Dusun (Kadus) serta tokoh masyarakat setempat untuk melakukan langkah mitigasi dan pendalaman.
“Kami memahami kegelisahan masyarakat, namun tuntutan ganti rugi Rp40 juta tersebut tentu tidak akan sanggup dibayar oleh pihak pelaku. Kami sangat menyayangkan kejadian ini dan akan mendalaminya lagi,” ujar AKBP Ricky saat diwawancarai pada Jumat (13/11/2026).
Menurut Kapolres, penerapan denda Rp40 juta tersebut mencederai rasa keadilan. Ia menjelaskan bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional yang baru, sistem hukum mengedepankan keseimbangan monodualisme, yakni menyelaraskan kepastian hukum (legalitas formil) dan keadilan materiel.
Merujuk pada Pasal 478 KUHP Nasional (sebelumnya Pasal 364 KUHP lama), tindak pidana pencurian ringan dengan nilai kerugian di bawah Rp500.000 tidak diancam pidana penjara maupun kurungan.
Pelaku hanya dikenakan pidana denda kategori II dengan nominal maksimal Rp10 juta.
“Aturan hukum kita bahkan memungkinkan denda tersebut dicicil atau diganti dengan kerja sosial dan pidana pengawasan jika pelaku tidak sanggup membayar. Jadi, percayakan prosesnya kepada hukum,” tegasnya.
Terkait kabar yang beredar di masyarakat bahwa pasutri tersebut kerap melakukan pencurian serupa, AKBP Ricky meminta warga tidak berasumsi tanpa bukti nyata.
Mengutip adagium hukum facta sunt potentiora verbis (fakta lebih kuat daripada kata-kata), ia menegaskan setiap tudingan harus disertai pembuktian yang valid.
Hingga saat ini, penyelesaian kasus tersebut masih berproses di tingkat balai desa.
Kapolres menyebut bahwa hak hukum (legal standing) untuk melaporkan dugaan tindak pidana persekusi sepenuhnya berada di tangan pasutri selaku korban.
Namun, hingga kini pihak korban belum membuat laporan resmi ke kepolisian.
Polres Wonosobo mengimbau masyarakat untuk selalu berkoordinasi dengan aparat penegak hukum apabila menemukan tindak kriminalitas dan tidak melakukan aksi main hakim sendiri yang justru berpotensi menimbulkan persoalan hukum baru.***
Editor : Agus Hidayat
