Wonosobo (LintasTopik.com) – Tiga desa di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, resmi menyandang status sebagai Desa Migran Emas setelah diresmikan langsung oleh Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, pada Rabu (25/6/2025). Peresmian dilakukan di Gedung Serbaguna Desa Jlamprang, Kecamatan Leksono.
Ketiga desa yang ditetapkan sebagai percontohan yakni Desa Jlamprang, Desa Kuripan, dan Desa Margosari. Ketiganya dipilih sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam membangun sistem migrasi tenaga kerja yang aman, legal, dan berdampak positif bagi ekonomi desa.
Dalam sambutannya, Menteri Karding menekankan bahwa konsep Desa Migran Emas merupakan bentuk sinergi lintas pihak di tingkat lokal untuk memastikan proses migrasi dilakukan secara prosedural serta mampu memberikan perlindungan menyeluruh bagi para pekerja migran Indonesia (PMI).
“Desa Migran Emas adalah bentuk nyata gotong royong antara masyarakat, pemerintah desa, dan lembaga terkait untuk memberikan layanan lengkap bagi calon pekerja migran. Mulai dari informasi, edukasi hukum, literasi keuangan, hingga pendampingan usaha bagi keluarga PMI,” ujar Karding di hadapan warga.
Menurutnya, jika tata kelola migrasi dijalankan secara tepat sejak di level desa, maka potensi ekonomi yang dihasilkan dari remitansi bisa sangat besar. Ia mencontohkan Desa Bumidaya di Lampung Selatan yang berhasil membangun ekosistem migrasi terintegrasi, menghasilkan pemasukan devisa hingga setengah miliar rupiah setiap bulannya dari warga yang bekerja di luar negeri.
“Bayangkan, dari 2.000 warga, ada 250 orang yang bekerja di Taiwan dan rutin mengirim uang ke desanya. Karena semua dikelola, dampaknya luar biasa. Uang yang masuk tidak hanya untuk konsumsi, tapi juga memperkuat ekonomi lokal,” paparnya.
Menteri Karding juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia sebelum diberangkatkan. Ia menyebut banyak peluang kerja di luar negeri yang membutuhkan keterampilan tinggi, seperti perawat di Jepang yang bisa menghasilkan pendapatan Rp15 hingga Rp25 juta per bulan.
“Kalau dikelola dengan baik, ini bukan hanya tentang penghasilan, tapi juga transfer ilmu dan budaya kerja. Mereka pulang membawa wawasan baru, keterampilan, dan nilai positif yang bisa ditularkan ke masyarakat,” imbuhnya.
Wonosobo sendiri disebut sebagai salah satu daerah dengan angka pemberangkatan PMI yang cukup tinggi. Oleh sebab itu, pemerintah pusat berkomitmen mendampingi pemda setempat untuk memastikan setiap warga yang berangkat ke luar negeri telah melalui jalur resmi dan legal.
“Kita tidak ingin lagi ada warga yang berangkat secara ilegal. Satu saja pemberangkatan ilegal yang bisa dicegah, itu sudah jadi keberhasilan. Maka, perlu ada komitmen dari desa untuk memastikan setiap warga patuh prosedur,” tegasnya.
Program Desa Migran Emas ini juga bertujuan untuk menciptakan ekosistem migrasi yang berkelanjutan dan inklusif, termasuk dengan mendorong partisipasi keluarga PMI dan masyarakat dalam pengelolaan dana remitansi agar lebih produktif.
Karding berharap, desa-desa di Wonosobo dapat menjadi model nasional dalam perlindungan dan pemberdayaan pekerja migran berbasis komunitas.***
Editor : Agus Hidayat
