WONOSOBO, LintasTopik.com — Sebanyak 85 orang mengikuti Sekolah Pemimpin Desa di Balai Latihan Kerja (BLK) Wonosobo, Sabtu–Minggu, 26–27 September 2026. Kegiatan selama dua hari itu memberi peserta gambaran tentang birokrasi, manajemen pemerintahan desa, dan inovasi untuk memperkuat pendapatan desa.
Penjabat Ketua Korpri Kabupaten Wonosobo One Andang Wardoyo mengatakan, peserta perlu memahami cara kerja pemerintahan sebelum memikirkan program yang akan ditawarkan kepada masyarakat. Desa memiliki kewenangan dalam pembangunan, tetapi tetap menjadi bagian dari Kabupaten Wonosobo.
Menurutnya, pemahaman tersebut penting agar gagasan peserta kelak sesuai dengan kebutuhan warga, potensi wilayah, dan kemampuan anggaran desa. Rencana pembangunan desa juga perlu memperhatikan arah pembangunan kabupaten.
“Harapannya, ketika menyusun visi-misi, calon kepala desa sudah mengetahui desain besar pembangunan kabupaten. Jangan sampai visi-misi dibuat secara sembarangan karena nantinya akan diterjemahkan ke dalam RPJMDes,” kata Andang.
Ia menambahkan, kepala desa tidak hanya menjalankan kewenangan pemerintahan. Seorang kepala desa juga harus mampu menggerakkan perangkat desa dan masyarakat, serta bertanggung jawab atas program yang dijalankan.
Keikutsertaan dalam Sekolah Pemimpin Desa bersifat sukarela. Andang menyebut lebih dari 800 orang diperkirakan masuk dalam bursa pencalonan Pilkades, sedangkan 85 orang mengikuti kegiatan tersebut.
Salah seorang narasumber, Nur Sa’adah, membahas peluang pengembangan agribisnis yang terhubung dengan pariwisata. Ia mengatakan, peserta perlu mengenali persoalan dan potensi desanya sebelum menentukan langkah pengembangan ekonomi.
“Peserta perlu memiliki bekal untuk menganalisis desanya. Ada dua pendekatan yang kami tawarkan, yaitu pendekatan berbasis masalah dan pendekatan berbasis potensi,” kata Nur Sa’adah.
Menurutnya, hasil pertanian desa dapat memberi nilai ekonomi lebih besar apabila tidak hanya dijual sebagai produk mentah. Pengolahan, pengemasan, dan pemasaran dapat dikembangkan bersama potensi wisata, kuliner, serta ekonomi kreatif.
Namun, ia mengingatkan bahwa inovasi harus berangkat dari kondisi desa masing-masing. Program yang berhasil di satu tempat belum tentu sesuai untuk desa lain.
Materi tersebut mendapat tanggapan dari Indyah, peserta asal Desa Kalidadap, Kecamatan Wadaslintang, yang pernah menjabat sebagai kepala desa. Ia mengatakan kegiatan itu membantunya melihat kembali persoalan pemerintahan desa dari sudut pandang baru.
“Walaupun saya pernah menjadi kepala desa, setelah mengikuti Sekolah Pemimpin Desa ini ilmu saya bertambah. Saya bisa melihat sisi lain yang dahulu belum pernah saya rasakan atau belum saya ketahui ketika memimpin,” kata Indyah.
Ia menilai desa perlu mencari sumber pendapatan dan terobosan dalam pengelolaan keuangan, terutama ketika dana desa berkurang.
“Desa harus mandiri dan berani mencari terobosan, khususnya dalam bidang keuangan. Pemangkasan dana desa saat ini sangat dirasakan dampaknya oleh desa,” ujarnya.
Peserta lainnya, Abdullah, mengatakan kegiatan tersebut memperluas pemahamannya mengenai manajemen pemerintahan dan birokrasi desa. Jika kelak dipercaya memimpin, ia ingin menerapkan tata kelola yang terbuka serta mendorong pemerintah desa ikut memberdayakan usaha warga.
“Saya ingin menerapkan manajemen yang terbuka dan birokrasi yang lebih memberdayakan masyarakat, terutama dalam bidang kewirausahaan,” kata Abdullah.
Sementara itu, Heru Widodo mengatakan ia memperoleh pengetahuan baru tentang kepemimpinan dan pemerintahan desa. Pertemuan antarpeserta juga memberinya kesempatan untuk bertukar pengalaman dan membahas persoalan di desa masing-masing. ***
Topik: Sekolah Pemimpin Desa, Pemerintahan Desa, Kemandirian Desa
Editor: Agus Hidayat
