Wonosobo (Lintas Topik.com) – Polemik kepengurusan DPC PPP Wonosobo periode 2026–2031 terus memanas
Sejumlah kader mengambil langkah tegas dengan menyegel Kantor DPC PPP Wonosobo sebagai bentuk penolakan terhadap Surat Keputusan (SK) yang diterbitkan DPP PPP.
Aksi penyegelan yang videonya beredar luas di media sosial pada Senin (15/6/2026) itu memperlihatkan gerbang kantor dirantai dan digembok.
Sebuah spanduk juga dipasang di depan kantor bertuliskan penutupan kantor hingga Pemilu 2029.
Langkah tersebut merupakan buntut ketidakpuasan kader terhadap susunan kepengurusan baru yang ditetapkan DPP PPP.
Mereka menilai keputusan tersebut tidak sejalan dengan hasil Musyawarah Cabang (Muscab) dan rekomendasi Tim Formatur yang telah disepakati sebelumnya.
Saat ditemui Lintas Topik, Selasa (16/6/2026), Satgas PPP Wonosobo Ahmad Albar menegaskan bahwa penyegelan kantor merupakan inisiatif kader dan satuan tugas partai yang merasa aspirasi mereka diabaikan oleh pengurus pusat.
“Ini murni inisiatif teman-teman Satgas PPP yang kecewa karena DPP tidak menghargai hasil Muscab yang sudah dilaksanakan. Proses di daerah sudah berjalan sesuai mekanisme, tetapi hasilnya justru berbeda ketika SK diterbitkan,” kata Ahmad Albar.
Menurutnya, tindakan tersebut bukan ditujukan untuk memperkeruh suasana, melainkan sebagai bentuk protes agar DPP PPP memberikan perhatian serius terhadap aspirasi kader di tingkat cabang.
Ia menegaskan, penggembokan dan penyegelan Kantor DPC PPP Wonosobo akan terus dilakukan hingga persoalan kepengurusan dapat diselesaikan secara tuntas.
“Penggembokan dan penyegelan kantor ini akan kami pertahankan sampai masalah ini bisa diselesaikan. Kami berharap DPP mau mendengar suara kader di bawah dan meninjau kembali keputusan yang sudah dikeluarkan,” ujarnya.
Sebelumnya, hasil Muscab PPP Wonosobo melalui Tim Formatur disebut telah menetapkan KH Khairullah Al Mujtaba atau Gus Itab sebagai Ketua DPC PPP Wonosobo periode 2026–2031.
Namun dalam SK yang diterbitkan DPP PPP, posisi ketua justru diberikan kepada Muhammad Farid, mantan anggota DPRD sekaligus pengurus DPC PPP.
Perbedaan tersebut memicu kekecewaan sebagian kader yang merasa keputusan pusat tidak mencerminkan hasil forum organisasi di tingkat daerah. Mereka berharap DPP PPP dapat membuka ruang dialog dan mencari jalan keluar agar konflik internal tidak berlarut-larut menjelang agenda politik mendatang. ***
Editor : Agus Hidayat
