Wonosobo ( Lintas Topik.com) –Pemerintah mulai mengakselerasi pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di Kabupaten Wonosobo sebagai bagian dari proyek strategis nasional di sektor pendidikan.
Meski pembangunan fisik belum sepenuhnya dimulai, proyek ini telah memasuki tahap krusial penyelesaian administrasi lahan dan ditargetkan rampung pada Mei 2026
Pembangunan Sekolah Rakyat Wonosobo didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan menjadi bagian dari agenda pembangunan pendidikan nasional.
Sekolah ini dirancang sebagai sekolah berasrama atau boarding school yang akan menampung sekitar 1.000 siswa dari jenjang SD, SMP, hingga SMA.
Secara administratif, proyek pembangunan SR Wonosobo telah berjalan.
Kontrak pekerjaan telah ditandatangani antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan PT Wijaya Karya (WIKA) sebagai pelaksana proyek.
“Untuk pembangunan SR ini sebenarnya sudah berkontrak antara Kementerian PUPR dengan PT Wijaya Karya,” kata Sekretaris Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dinsos PMD) Wonosobo, Eko Prasetyo, Rabu (17/12/2025).
Eko menyebutkan, keterlambatan pelaksanaan fisik sebelumnya disebabkan oleh proses penentuan lokasi serta adanya aspirasi masyarakat.
Namun saat ini, tahapan awal pekerjaan sudah mulai berjalan dan target penyelesaian telah ditetapkan.
“Argonya sudah jalan. Sampai dengan bulan Mei harus selesai, Mei 2026,” ujarnya.
Adapun kendala utama saat ini berada pada penyelesaian administrasi lahan. Seluruh area pembangunan merupakan tanah milik negara yang saat ini masih berstatus Hak Guna Usaha (HGU) dan dikelola oleh PT Tambi.
“Itu 100 persen menggunakan tanah milik negara yang saat ini masih dikelola oleh PT Tambi,” jelas Eko.
Lahan yang disiapkan untuk pembangunan Sekolah Rakyat seluas sekitar 5,2 hektare dan berlokasi di Desa Candiyasan, Kecamatan Kertek.
Pemerintah memastikan tidak ada tanah milik warga maupun bangunan masyarakat yang terdampak dalam proyek tersebut.
Proses pelepasan hak atas lahan saat ini telah masuk ke tahap pengurusan di Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Tahapan yang berjalan meliputi pengajuan pelepasan hak, pengukuran lahan, hingga penyusunan peta bidang.
Menurut Eko, penyelesaian administrasi lahan menjadi kunci agar pembangunan fisik tidak kembali mengalami penundaan.
“Kalau pelepasannya selesai, langsung dibangun, diupayakan tidak sampai tahun depan,” katanya.
Pada tahap awal, pembangunan akan difokuskan pada gedung inti sekolah, meliputi ruang kelas dan asrama siswa.
Sementara fasilitas pendukung seperti sarana olahraga dan tempat ibadah akan dibangun pada tahap selanjutnya.
“Paling tidak bangunan gedung-gedung untuk sekolah dan asramanya sudah harus jadi,” ujar Eko.
Pemerintah daerah menargetkan Sekolah Rakyat Wonosobo sudah dapat dimanfaatkan pada tahun ajaran baru 2026, seiring rampungnya pembangunan dan kesiapan sarana pendidikan.***
Editor : Agus Hidayat
