Wonosobo, LintasTopik.com – Di balik geliat investasi yang hendak digulirkan di kawasan Kalianget, terselip kekhawatiran mendalam dari para pelaku usaha mikro dan kecil. Paguyuban Pedagang Kabupaten Wonosobo (PPKW) tak tinggal diam. Mereka menganggap rencana pengembangan kawasan oleh PT Cipta Kreasi Wisata menyimpan potensi konflik kepentingan yang bisa berujung pada ketimpangan sosial ekonomi.
Kekhawatiran itu mencuat dalam audiensi bersama jajaran pemerintah daerah pada Selasa (6/5/2025), di Ruang Rapat KRT. Kertonegoro. Suasana diskusi berlangsung hangat namun penuh tekanan. Sekretaris PPKW, Yudi Setiawan, kembali mengingatkan pemerintah akan komitmen yang pernah dibuat sejak tahun 2017. Kala itu, PT Cipta Kreasi Wisata berjanji tidak akan membuka usaha di sektor material bangunan, elektronik, dan mebel.
“Kesepakatan ini dibuat bukan tanpa dasar,” ucap Yudi. “Ini adalah langkah preventif untuk menjaga ekosistem UMKM tetap hidup, agar tidak terhimpit oleh dominasi usaha besar yang punya modal dan kekuatan distribusi jauh lebih besar.”
Meski dalam izin terbaru tidak ditemukan aktivitas pada sektor-sektor yang dikhawatirkan, PPKW tetap cemas. Pengalaman masa lalu, kata Yudi, menjadi pelajaran penting.
“Kami tahu track record-nya. Mereka pernah bergerak di bidang yang kini coba dihindari. Maka kami minta semua pihak waspada,” tegasnya.
Lebih lanjut, PPKW mendesak agar pemerintah tidak hanya sekadar mengawasi perizinan teknis, tetapi juga mengedepankan aspek sosial dan keberlanjutan. Yudi menyebut, kerap kali yang dirugikan dalam proyek-proyek besar semacam ini adalah pedagang kecil di sekitar kawasan.
“Kami tidak anti-investasi. Tapi jangan sampai pembangunan dilakukan dengan mengorbankan yang kecil. Pemerintah harus hadir sebagai pelindung,” tambahnya.
Menanggapi itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo, One Andang Wardoyo, menyatakan bahwa pemerintah daerah tidak akan tinggal diam. Ia menegaskan, aspirasi pedagang akan disampaikan langsung kepada Bupati dan ditindaklanjuti melalui kajian resmi.
“Yang kami kejar bukan hanya pembangunan fisik, tapi juga keseimbangan sosial. Investasi harus berdampak positif dan merata,” ujar Andang.
Ia menambahkan, meskipun sistem perizinan terpusat melalui OSS, pemerintah daerah tetap memiliki otoritas dalam pengendalian pembangunan lewat izin bangunan serta kebijakan zonasi dan tata ruang.
Sementara itu, Ketua PPKW Muhammad Khifni menyoroti ancaman yang lebih konkret: kalah bersaing dalam harga. Menurutnya, investor besar sering menjual barang dengan harga jauh lebih murah dari pasar UMKM, sebuah kondisi yang sulit dihadapi pedagang lokal.
“Kalau investor bisa jual murah, kami bisa mati. Ini soal keberlangsungan hidup ribuan pedagang,” ungkap Khifni dengan nada serius.
Ia juga menyoroti bahwa potensi wisata Wonosobo belum sekuat daerah lain seperti Yogyakarta atau Bali dalam mendongkrak UMKM.
“Kalau di sana, wisata itu menyatu dengan ekonomi rakyat. Di sini, belum tentu. Maka jangan sampai investasi hanya memperkuat yang kuat, dan menggilas yang kecil,” katanya.
Dalam pertemuan tersebut, PPKW menyampaikan tiga tuntutan utama:
- Proyek investasi tidak boleh mematikan usaha pedagang lokal.
- Izin perdagangan harus ditegakkan secara adil, tanpa keberpihakan pada pemodal besar.
- Kajian dampak sosial wajib dilakukan, untuk memastikan keberlangsungan UMKM.
Khifni mengungkapkan bahwa kesepakatan lama dengan Depo Pelita masih dipegang teguh oleh pihaknya. Dikatakan PPKW memiliki foto foto perjanjian itu meski belum terdokumentasi dengan baik.
“Kami punya bukti. Komitmen tahun 2019 itu ada. Bukan sekadar omongan,” ujar Khifni sembari menambahkan bahwa PPKW adalah representasi dari semua pedagang kecil, termasuk mereka yang bergerak di bidang elektronik, mebel, dan material bangunan.
“Kami hanya ingin satu hal: keadilan. Bukan hanya untuk kami, tapi untuk keberlangsungan ekonomi kerakyatan di Wonosobo,” pungkasnya.***
Editor : Agus Hidayat
