Wonosobo (Lintas Topik.com) – Pemerintah Kabupaten Wonosobo menegaskan pembangunan Sekolah Rakyat di Desa Candiyasan akan tetap dilanjutkan meski mendapat penolakan dari sejumlah pihak. Jika aksi yang dinilai menghambat proses pembangunan terus berlangsung, Pemkab menyatakan siap menyerahkan penanganannya kepada aparat penegak hukum.
Sekretaris Daerah (Sekda) Wonosobo One Andang Wardoyo mengatakan pemerintah daerah telah berupaya memenuhi tuntutan warga terkait penggantian lapangan yang menjadi salah satu alasan penolakan.
“Kalau tuntutan sudah kita penuhi tetapi masih melakukan aksi dan memprovokasi, ya kami serahkan kepada pihak berwenang,” kata Andang kepada wartawan, Kamis (2/3).
Menurut Andang, secara hukum lahan yang digunakan untuk pembangunan Sekolah Rakyat tersebut bukan merupakan tanah desa maupun milik masyarakat, melainkan milik PT Tambi. Meski demikian, pemerintah daerah tetap berupaya memberikan solusi dengan menyiapkan pengganti lapangan bagi warga.
Ia menjelaskan, pada tahun 2026 Pemkab Wonosobo telah mengalokasikan anggaran untuk pengadaan tanah yang nantinya akan digunakan sebagai lapangan pengganti.
“Padahal sebenarnya itu bukan kewajiban pemerintah daerah, karena tanah tersebut bukan milik masyarakat maupun desa. Tapi sebagai bentuk tanggung jawab moral, kami tetap menyiapkan pengganti lapangan,” ujarnya.
Andang menambahkan, proses pengadaan tanah tidak bisa dilakukan secara cepat karena harus melalui prosedur dan mekanisme yang diatur dalam perundang-undangan.
“Pembelian tanah itu tidak seperti membeli tempe atau tahu. Ada proses dan aturan yang harus dipatuhi,” katanya.
Setelah proses pengadaan lahan selesai, pemerintah daerah merencanakan pembangunan fasilitas olahraga atau lapangan pengganti pada tahun 2027.
Ia juga menegaskan bahwa secara umum masyarakat Desa Candiyasan sebenarnya mendukung pembangunan Sekolah Rakyat. Hal itu diketahui setelah pemerintah daerah mengumpulkan perwakilan warga dari empat dusun, yakni Dusun Grenjeng, Banjaran, Jurangjero dan Kebelukan.
“Secara umum masyarakat mendukung. Hanya ada beberapa oknum yang menolak dengan alasan soal lapangan,” jelasnya.
Sekolah Rakyat sendiri merupakan program strategis nasional yang ditujukan untuk memberikan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Di Wonosobo, program tersebut sudah mulai berjalan pada 2025 dengan menampung sekitar 100 siswa tingkat SMA dari keluarga miskin.
Menurut Andang, keberadaan program tersebut sangat penting karena banyak anak dari keluarga kurang mampu yang berpotensi tidak melanjutkan sekolah jika tidak difasilitasi.
“Kalau mereka tidak masuk Sekolah Rakyat, kemungkinan besar mereka tidak sekolah. Sekarang perkembangan mereka sangat baik,” katanya.
Pemkab Wonosobo pun menargetkan Sekolah Rakyat di Candiasan dapat mulai difungsikan pada tahun ajaran baru Juli mendatang. Pada tahap awal, sekolah tersebut direncanakan mampu menampung sekitar 300 siswa, masing-masing 100 siswa untuk jenjang SD, SMP, dan SMA.
“Targetnya Juli sudah bisa berjalan. Kalau belum siap sepenuhnya, kami akan menambah ruang kelas sementara agar angkatan tahun ini tetap bisa tertampung,” ujar Andang. ***
Editor : Agus Hidayat
