Wonosobo (LintasTopik.com) – Lonjakan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Wonosobo yang mencapai sekitar 3 juta orang sepanjang tahun 2025 mendorong Pemerintah Kabupaten Wonosobo melakukan perubahan arah kebijakan pengelolaan pariwisata. Pemkab kini mulai membuka ruang lebih luas bagi keterlibatan pihak swasta dalam mengelola destinasi wisata daerah.
Kebijakan tersebut disampaikan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Wonosobo, Fahmi Hidayat, pada Selasa (13/1/2026).
Ia menilai, pengelolaan pariwisata tidak lagi dapat bertumpu sepenuhnya pada pemerintah daerah, terutama di tengah keterbatasan sumber daya manusia dan meningkatnya ekspektasi wisatawan.
“Lonjakan wisatawan ini menjadi berkah, tetapi juga tantangan. Ke depan, pengelolaan wisata perlu dilakukan secara lebih profesional dan berkelanjutan dengan melibatkan pihak swasta,” ujar Fahmi.
Tak Lagi Sekadar Kejar PAD
Fahmi menjelaskan, paradigma pengelolaan pariwisata daerah perlu bergeser dari sekadar mengejar Pendapatan Asli Daerah (PAD) menuju penguatan dampak ekonomi yang lebih luas.
Menurutnya, banyak destinasi wisata yang dikelola non-pemerintah justru menunjukkan daya tarik tinggi dan berkontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
“Sebagian besar wisatawan yang datang ke Wonosobo justru memilih destinasi yang dikelola bukan oleh pemerintah,” ungkapnya.
Data Disparbud mencatat, realisasi PAD sektor pariwisata Wonosobo pada 2025 mencapai sekitar Rp7,9 miliar, atau 89 persen dari target Rp8,9 miliar.
Target tersebut dinilai kurang mencerminkan kondisi riil di tengah perlambatan ekonomi nasional dan kebijakan efisiensi anggaran.
Destinasi Swasta Jadi Daya Tarik
Sejumlah destinasi wisata yang dikelola pihak swasta mencatat angka kunjungan tinggi sepanjang 2025. Kahyangan Skyline dikunjungi sebanyak 73.958 wisatawan, Kebun Teh Panama mencatat 121.168 wisatawan, sementara Tanjungsari Land mencapai 11.958 wisatawan.
Salah satu contoh keberhasilan pengelolaan wisata oleh swasta tercermin dari Tambi Tea Resort, yang berhasil masuk empat besar daya tarik wisata non-pemerintah dalam ajang Wonderful Indonesia Award.
Meski memiliki keterkaitan kepemilikan dengan pemerintah daerah, pengelolaan destinasi tersebut sepenuhnya dilakukan oleh pihak swasta.
“Dari ajang itu kami belajar bahwa daya tarik wisata tidak hanya soal fasilitas fisik, tetapi juga standar pengelolaan dan pengalaman wisata,” kata Fahmi.
Sertifikasi Masih Jadi Tantangan
Fahmi menyoroti sertifikasi destinasi sebagai salah satu tantangan utama yang masih dihadapi banyak objek wisata di Wonosobo.
Ia menegaskan, sertifikasi bukan sekadar formalitas administratif, melainkan bentuk komitmen kepada publik dan jaminan kualitas layanan.
“Proses asesmen oleh pakar pariwisata penting untuk membangun kepercayaan wisatawan,” ujarnya.
Swasta Mulai Dilirik Kelola Aset Pemda
Seiring perubahan kebijakan tersebut, Disparbud Wonosobo mulai membuka diskusi dengan 23 pihak peminat yang tertarik mengelola sejumlah aset wisata milik pemerintah daerah, termasuk kawasan Menjer dan wilayah perbatasan Kledung.
Fahmi menegaskan, seluruh proses kerja sama akan dilakukan secara transparan dan sesuai dengan mekanisme serta regulasi yang berlaku.
“Ke depan, destinasi wisata yang selama ini dikelola pemda pun perlu mulai dipertimbangkan untuk dikerjasamakan dengan swasta. Ini keniscayaan,” tegasnya.
Bangga Berwisata Wonosobo Jadi Payung Kebijakan
Sebagai langkah awal, Disparbud mendeklarasikan program Bangga Berwisata Wonosobo sebagai payung besar pengembangan sektor pariwisata, budaya, dan ekonomi kreatif.
Program ini dirancang untuk menumbuhkan rasa memiliki masyarakat terhadap pariwisata lokal sekaligus membuka ruang kolaborasi yang lebih luas dengan pihak swasta.
Sepanjang 2025, Wonosobo juga mencatat kunjungan sekitar 4.000 wisatawan mancanegara, termasuk lonjakan hampir 200 ribu wisatawan pada periode libur Natal dan Tahun Baru.
Lonjakan tersebut, menurut Fahmi, menjadi momentum penting untuk membenahi tata kelola pariwisata daerah secara lebih adaptif dan berkelanjutan.***
Editor: Agus Hidayat
