Wonosobo (Lintas Topik.com) – Ironi terjadi di tengah tingginya kebutuhan telur untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Wonosobo. Di satu sisi, peternak lokal mengaku kesulitan menjual hasil produksinya. Di sisi lain, telur dari luar daerah justru masih masuk dan mengambil pasar di Wonosobo.
Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan ratusan peternak ayam petelur yang tergabung dalam Asosiasi Peternak Layer dan koperasi peternak Wonosobo menggelar aksi damai di halaman DPRD Wonosobo, Senin (10/8/2026).
Dalam aksi tersebut, peternak juga membagikan sekitar 600 ekor ayam petelur kepada masyarakat. Pembagian ayam itu menjadi simbol keresahan peternak sekaligus bentuk sedekah kepada warga.
Ketua Asosiasi Peternak Layer Wonosobo, Eko Saputro, mengatakan persoalan yang dihadapi peternak bukan semata rendahnya harga telur. Beban produksi meningkat akibat harga pakan, sementara serapan telur justru tidak sebanding dengan produksi lokal.
“Populasi ayam petelur di Wonosobo saat ini hampir 300 ribu ekor. Produksinya rata-rata mencapai 20 sampai 30 ton telur per hari,” kata Eko.
Menurutnya, kondisi tersebut seharusnya menjadi peluang bagi Wonosobo untuk memenuhi kebutuhan telur daerah sendiri, terlebih setelah adanya program MBG dan bertambahnya jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Namun, peluang tersebut dinilai belum sepenuhnya dinikmati peternak lokal.
Eko menyebut telur dari sejumlah daerah dengan populasi ayam petelur besar, seperti Sukoharjo, Kendal, Temanggung hingga Yogyakarta, masih masuk ke pasar Wonosobo.
“Selama ini masih banyak telur dari luar daerah yang masuk ke Wonosobo. Akhirnya serapan telur lokal berkurang,” ujarnya.
Ironisnya, ketika telur dari luar masuk ke Wonosobo, sebagian peternak lokal justru harus mencari pasar hingga keluar pulau. Eko mencontohkan peternak dari Watumalang yang bahkan harus menjual telurnya ke Kalimantan.
Persoalan semakin berat karena harga jual telur di tingkat peternak belum mampu mengimbangi biaya produksi.
Eko menyebut harga acuan pemerintah berada di kisaran Rp26.500 per kilogram, sementara realisasi harga di tingkat peternak jauh lebih rendah.
“Kalau hari itu telur harus keluar, peternak bisa menjual Rp21.000 bahkan Rp20.000. Per peti sekitar Rp200.000. Yang penting telur keluar,” katanya.
Kondisi itu, lanjut Eko, membuat peternak berada dalam posisi sulit. Produksi harus terus berjalan karena ayam tetap membutuhkan pakan, sementara telur yang dihasilkan tidak selalu terserap dengan harga yang layak.
Ia mengatakan kenaikan harga konsentrat menjadi salah satu tekanan terbesar dalam beberapa bulan terakhir. Harga bahan baku pakan yang dipengaruhi komponen impor pada akhirnya berdampak pada harga pakan yang dibeli peternak.
“Selama hampir 10 tahun saya berkecimpung di dunia ayam telur, belum pernah sampai turun ke jalan. Tahun ini kondisinya memang berbeda,” katanya.
Jagung SPHP Jadi Salah Satu Penyangga
Di tengah tekanan tersebut, program jagung Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) menjadi salah satu kebijakan yang dinilai masih membantu peternak.
Karena itu, peternak meminta pemerintah memperpanjang sekaligus menambah kuota jagung SPHP untuk Wonosobo.
Eko mengatakan tidak semua peternak telah mengikuti program tersebut. Karena itu, asosiasi juga akan mendorong peternak lain bergabung agar manfaat program bisa dirasakan lebih luas.
“Kami berharap pemerintah daerah bisa mendorong pemerintah pusat, khususnya Kementerian Pertanian, untuk memperpanjang dan menambah kuota jagung SPHP di Wonosobo,” ujarnya.
Aksi tersebut diikuti sekitar 150 peserta setelah adanya pembatasan jumlah massa. Sementara secara keseluruhan, anggota asosiasi dan koperasi yang terlibat dalam aksi mencapai sekitar 250 orang.
Pembagian ayam dilakukan berdasarkan populasi peternak. Peternak dengan populasi 500 ekor wajib membawa satu ayam untuk dibagikan. Peternak dengan 1.000 ekor membawa dua ayam, sedangkan peternak dengan 3.000 ekor membawa enam ayam.
Aksi serupa juga digelar secara serentak oleh peternak di sejumlah daerah. Gagasan awal di beberapa daerah bahkan sempat mengarah pada aksi yang berpotensi mengganggu lalu lintas untuk menarik perhatian pemerintah. Namun, setelah adanya undangan dari Kementerian Pertanian, bentuk aksi kemudian diarahkan menjadi pembagian ayam kepada masyarakat.
Bupati: Jangan Sampai Peternak Lokal Jadi Penonton MBG
Bupati Wonosobo, Afif Nurhidayat, menyatakan mendukung aksi damai peternak. Ia bahkan mengaku memahami tekanan yang dihadapi karena pernah berada dalam posisi sebagai peternak.
Menurut Afif, persoalan tersebut harus dilihat dari rantai produksi hingga penyerapan.
“Kalau harga pakan tinggi, harga telurnya murah, peternak akan terhimpit,” ujarnya.
Afif menilai Wonosobo sebenarnya memiliki kapasitas untuk memenuhi kebutuhan telur daerah sendiri. Dengan populasi sekitar 300 ribu ayam petelur, produksi lokal semestinya dapat menjadi bagian penting dalam memenuhi kebutuhan telur program MBG.
Persoalannya adalah mekanisme penyerapan.
Afif mengaku mendapat keluhan langsung dari sejumlah peternak. Bahkan, terdapat SPPG yang lokasinya berdekatan dengan peternakan lokal, tetapi telur yang digunakan justru berasal dari daerah lain.
“SPPG di depan rumah saya ada, tetapi telurnya tidak mengambil dari tempat saya, malah mengambil dari yang lain,” kata Afif.
Karena itu, Pemkab Wonosobo akan mengevaluasi mekanisme pengadaan telur untuk SPPG, termasuk alasan mengapa telur dari luar daerah masih masuk ketika produksi peternak lokal tersedia.
Jika persoalannya harga, menurut Afif, pemerintah perlu mengetahui mengapa harga telur dari luar bisa lebih murah. Jika persoalannya adalah harga yang ditetapkan dalam pengadaan SPPG, maka mekanismenya juga perlu dibahas bersama.
“Indeksnya nanti kita rembuk untuk mencari jalan keluar sehingga semua terjangkau,” katanya.
Pemkab Dorong SPPG Serap Telur Peternak Lokal
Afif menegaskan, pemerintah daerah akan mendorong pola penyerapan berbasis peternak lokal melalui asosiasi dan koperasi.
Peternak dari masing-masing kecamatan diharapkan dapat tergabung dalam asosiasi sehingga kebutuhan telur SPPG dapat dipasok dari peternak di wilayah terdekat.
Dengan pola tersebut, SPPG di Sukoharjo misalnya, dapat menyerap telur dari peternak Sukoharjo, sementara kebutuhan SPPG di Watumalang dapat dipenuhi peternak Watumalang.
Selain memangkas rantai distribusi, pola tersebut dinilai memberikan keuntungan dari sisi kesegaran telur.
“Kalau mengambil telur lokal langsung dari peternak, telurnya fresh, baru sehari,” kata Afif.
Pemkab juga akan menindaklanjuti surat yang telah diluncurkan pada 3 Agustus 2026 sebagai tindak lanjut pertemuan sebelumnya di tingkat Provinsi Jawa Tengah. Pemerintah daerah akan memonitor pelaksanaan kebijakan tersebut di lapangan.
“Yang jelas, hari ini kita akan action. Kita cek apakah sudah dilaksanakan atau belum,” ujarnya.
Bagi peternak, persoalannya kini bukan sekadar bagaimana mempertahankan usaha, tetapi bagaimana memastikan keberadaan industri peternakan lokal benar-benar menjadi bagian dari ekosistem MBG.
Sebab, dengan produksi mencapai puluhan ton telur setiap hari, menjadi ironi apabila Wonosobo memiliki peternak dengan produksi besar, tetapi sebagian kebutuhan telur untuk program pemerintah justru dipenuhi dari luar daerah.***
Editor : Agus Hidayat
