WONOSOBO (LintasTopik.com) — Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Wonosobo memetakan 28 desa yang memiliki potensi kerawanan dalam Pilkades 2026. Rivalitas calon, persaingan basis pendukung, serta pengaruh tokoh masyarakat menjadi sejumlah faktor yang diperhatikan dalam pemetaan tersebut.
Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Wonosobo, Agus Kristiono, kepada Lintas Topik, Rabu (30/9/2026), menjelaskan bahwa pemetaan digunakan untuk memperkuat deteksi dan pencegahan dini agar potensi kerawanan tidak berkembang menjadi konflik.
Menurut Agus, jumlah desa dalam pemetaan itu dapat berubah mengikuti perkembangan di lapangan. Melalui langkah pencegahan, pihaknya berharap potensi kerawanan di desa-desa tersebut dapat berkurang.
Agus menjelaskan, persaingan dalam pilkades tidak hanya melibatkan calon, tetapi juga kelompok pendukung. Setiap calon memiliki basis massa yang berusaha memperoleh suara sebanyak-banyaknya.
Kondisi tersebut perlu dicermati, terutama jika persaingan mulai mengarah pada upaya mencari kelemahan lawan atau praktik kampanye hitam. Banyaknya calon menjadi salah satu unsur yang diperhatikan, bersama dinamika dukungan dan kemungkinan pengaruh pihak luar.
Untuk mengantisipasi persoalan tersebut, Kesbangpol menekankan penguatan integritas panitia pilkades dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Agus menyebut pemahaman aturan, netralitas, serta kemampuan menjaga penyelenggaraan dari intervensi dan kepentingan tertentu menjadi hal penting.
Panitia juga diminta menjalankan setiap tahapan sesuai ketentuan serta membantu menjaga situasi di antara calon dan pendukungnya.
Kesbangpol bersama Bawaslu dan KPU telah memberikan pendidikan politik serta penguatan integritas kepada panitia dan BPD di tiga kecamatan. Kegiatan serupa direncanakan berlanjut ke wilayah lainnya.
Selain itu, Kesbangpol merencanakan deklarasi damai tingkat kabupaten pada awal November dengan mengundang seluruh calon kepala desa. Pelaksanaannya masih menyesuaikan dukungan anggaran perubahan.
Agus mengatakan, komunikasi dengan kepolisian, Kodim, dan unsur terkait juga terus dilakukan untuk memantau perkembangan situasi serta memperkuat kewaspadaan.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Wonosobo, Sarwanto Priadhi, menjelaskan bahwa keterlibatan Bawaslu dan KPU dalam kegiatan tersebut sebatas kontribusi pendidikan politik. Keduanya tidak memiliki kewenangan penyelenggaraan maupun pengawasan pilkades sebagaimana dalam pemilu.
Menurut Sarwanto, pengalaman penyelenggaraan pemilu dapat menjadi bahan pembelajaran bagi panitia pilkades dan BPD. Namun, penerapannya harus tetap memperhatikan perbedaan aturan antara pemilu dan pilkades.
Praktik seperti gerakan menolak politik uang dan hoaks dapat menjadi bagian dari pendidikan politik di desa. Melalui kegiatan tersebut, panitia dan BPD diharapkan memperoleh tambahan pemahaman untuk mendukung proses pilkades yang demokratis dan aman.
