Wonosobo (Lintas Topik.com) – Aksi unjuk rasa yang digelar ratusan massa Aliansi Wonosobo Melawan di depan Kantor Bupati Wonosobo, Jumat (26/6/2026), sempat memanas ketika peserta aksi terlibat perdebatan dengan sejumlah anggota DPRD Wonosobo yang menemui demonstran.
Ketegangan terjadi saat massa mempertanyakan sikap DPRD terhadap berbagai persoalan yang mereka angkat, mulai dari kondisi infrastruktur jalan, pengawasan penggunaan APBD, hingga sejumlah program pemerintah pusat yang dinilai perlu dievaluasi. Adu argumen berlangsung beberapa kali di tengah forum dialog terbuka yang digelar di lokasi aksi.
Meski sempat berlangsung dengan nada tinggi, perdebatan akhirnya dapat diredam dan dialog tetap berlanjut hingga seluruh tuntutan disampaikan kepada perwakilan pemerintah daerah dan DPRD.
Aksi yang berlangsung sejak sore hingga menjelang petang itu diikuti berbagai elemen masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Wonosobo Melawan, mulai dari mahasiswa, organisasi kemahasiswaan, pengemudi ojek online, hingga perwakilan masyarakat sipil.
Koordinator lapangan aksi Ahmad Nur Soleh mengatakan demonstrasi tersebut membawa empat tuntutan nasional dan tujuh tuntutan daerah yang akan terus dikawal pascaaksi.
Salah satu tuntutan utama yang disuarakan massa adalah evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Massa menilai kedua program tersebut perlu dikaji ulang agar tidak menimbulkan persoalan dalam implementasinya di daerah.
Selain itu, peserta aksi juga menyoroti rencana pembangunan batalion pertanian di wilayah Kepil, isu revisi Undang-Undang TNI, serta potensi kenaikan harga bahan bakar minyak yang dinilai dapat menambah beban masyarakat.
Pada level daerah, Aliansi Wonosobo Melawan mendesak pemerintah mempercepat perbaikan infrastruktur jalan. Mereka menilai masih banyak ruas jalan kabupaten yang mengalami kerusakan dan membutuhkan perhatian serius dalam penganggaran daerah.
Massa juga meminta audit independen terhadap sejumlah BUMD, peningkatan transparansi pengelolaan APBD dan dana desa, penguatan dukungan bagi guru honorer, serta penelusuran berbagai program yang diduga bermasalah seperti pembangunan greenhouse dan pengelolaan TPS 3R.
Menanggapi aspirasi tersebut, Sekretaris Daerah Wonosobo One Andang Wardoyo menyatakan pemerintah daerah terbuka terhadap kritik dan masukan masyarakat. Namun ia menekankan bahwa setiap tudingan ataupun dugaan penyimpangan harus didukung data yang valid dan melalui mekanisme pengawasan yang berlaku.
Menurut Andang, berbagai masukan yang disampaikan massa akan menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah, termasuk dalam pembahasan perubahan APBD 2026 maupun penyusunan anggaran tahun 2027. ***
Editor : Agus Hidayat
