Wonosobo (Lintas Topik.com)— Pemerintah Kabupaten Wonosobo mendorong penguatan rantai pasok pangan dengan melibatkan badan usaha milik daerah (BUMD) sebagai offtaker hasil produksi petani.
Langkah tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Wonosobo bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Jawa Tengah, Jumat (4/9/2026).
Sekretaris Daerah Wonosobo One Andang Wardoyo mengatakan, penguatan rantai pasok harus dilakukan mulai dari sentra produksi hingga distribusi agar petani memiliki kepastian pasar dan konsumen mendapatkan pangan dengan harga yang lebih efisien.
Pemkab saat ini memperkuat tiga kluster sentra pangan utama, yakni beras, hortikultura, dan bawang.
Kluster beras antara lain berada di Selomerto, Wadaslintang, Kertek, Kaliwiro, dan Kalikajar. Secara keseluruhan, sentra tersebut mampu menyuplai lebih dari 66 persen kebutuhan beras.
Sementara kluster hortikultura meliputi Garung, Mojotengah, Kejajar, dan Kertek. Adapun kluster bawang berpusat di Kecamatan Kalikajar yang menyumbang lebih dari 97 persen produksi bawang daerah.
Menurut Andang, penguatan sentra produksi harus dibarengi dengan dukungan infrastruktur, termasuk cold storage, benih yang lebih tahan terhadap kondisi cuaca, sarana pengairan, dan konektivitas distribusi.
Biaya Produksi dan Distribusi Jadi Tantangan
Persoalan rantai pasok tidak hanya berkaitan dengan produksi. Biaya input pertanian dan distribusi juga menjadi tantangan.
Sejak Januari 2025, harga sejumlah pupuk nonsubsidi mengalami kenaikan. Harga NPK Plus tercatat naik sekitar 61,9 persen, Nitrea 97,4 persen, dan ZA 68,9 persen.
Kenaikan biaya tersebut berpotensi menekan margin petani sekaligus memengaruhi keberlanjutan produksi.
Pemkab Wonosobo juga memperkuat penanganan jaringan irigasi seluas sekitar 21.050 hektare bersama Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A).
Dari sisi distribusi, kondisi jalan juga menjadi perhatian. Anggaran pemeliharaan jalan tercatat turun dari sekitar Rp188,8 miliar pada 2022 menjadi Rp63,4 miliar pada 2026.
Karena itu, pengawasan tonase angkutan dan pemeliharaan jalan dinilai penting untuk menjaga kelancaran distribusi pangan.
Pengaturan arus bongkar muat di Pasar Induk Wonosobo serta penanganan simpul kemacetan di Simpang Kertek, Selomerto, dan Garung juga menjadi bagian dari upaya menekan biaya logistik.
BUMD Didorong Jadi Offtaker
Bupati Wonosobo Afif Nurhidayat mengatakan, pemerintah perlu membangun ekosistem pangan yang mempertemukan petani, peternak, pedagang, Perum BULOG, pemerintah daerah, dan instansi teknis.
“Yang perlu kita bangun adalah ekosistem. Petani, peternak, pedagang, Perum BULOG, pemerintah daerah dan instansi teknis harus membangun komunikasi yang baik mengenai produksi, ketersediaan stok, kebutuhan pasar maupun hambatan distribusi,” kata Afif.
Menurutnya, komunikasi tersebut penting agar pemerintah dapat memperoleh gambaran kondisi lapangan lebih cepat dan melakukan intervensi ketika muncul potensi gangguan pasokan.
BI Jawa Tengah juga mendorong Wonosobo memperluas kerja sama antardaerah (KAD) dan temu bisnis untuk membuka pasar bagi produk pangan daerah.
Salah satu kerja sama yang telah difasilitasi adalah pasokan cabai antara produsen Wonosobo, Sukiyat, dengan Koperasi Pancarga Tani Kabupaten Magelang.
Selain cabai, pembahasan kerja sama juga dilakukan untuk komoditas minyak goreng, beras, dan telur dengan sejumlah mitra dari Semarang, Sukoharjo, dan Klaten.
Kepala Kantor Perwakilan BI Provinsi Jawa Tengah M. Noor Nugroho mengatakan, Wonosobo tidak hanya perlu menjaga kebutuhan pangannya sendiri, tetapi juga memiliki posisi sebagai salah satu pemasok pangan Jawa Tengah.
“Kami mengharapkan dukungan Wonosobo untuk mengamankan pasokan lokal Provinsi Jawa Tengah dengan berpartisipasi lebih aktif pada kerja sama antardaerah atau KAD dan temu bisnis, khususnya sebagai produsen produk unggulan,” ujarnya.
BI Serahkan Mobil untuk Petani
Dalam kegiatan tersebut, BI Jawa Tengah menyerahkan satu unit mobil operasional kepada Kelompok Tani Cabai Champion Ngudi Lestari, Desa Butuh, Kecamatan Kalikajar, melalui Program Pengembangan Infrastruktur Ekonomi dan Keuangan Daerah (PI-KEKDA).
Bantuan tersebut ditujukan untuk mendukung distribusi hasil panen dan meningkatkan efisiensi logistik petani.
BI sebelumnya juga memberikan sejumlah dukungan sarana ketahanan pangan di Wonosobo, antara lain demplot padi varietas Gamagora dan Pajajaran, greenhouse, Kios JTAB, serta oven pengering cabai.
Di sisi hilir, Pemkab Wonosobo memperkuat Kios JTAB di Pasar Induk Wonosobo melalui kolaborasi dengan PT JTAB dan PT BPR BKK Jateng. Kios tersebut diarahkan menjadi salah satu simpul pasokan sekaligus sarana pemantauan harga pangan.
Sementara itu, Kepala BPS Wonosobo Aluisius Abrianta mengatakan, pengendalian inflasi perlu dilakukan dengan strategi 4K, yakni ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, dan komunikasi efektif.
Strategi tersebut mencakup penguatan cadangan pangan pemerintah daerah, optimalisasi pupuk organik, diversifikasi pakan ternak lokal, fasilitasi distribusi pangan, digitalisasi rantai pasok, Gerakan Pangan Murah, Operasi Pasar, serta penguatan peran BUMD dan Toko Tani.
Dalam rangkaian kegiatan tersebut juga diluncurkan program Lokalaku untuk memperkuat ekosistem produk lokal dan memperluas akses pasar bagi pelaku usaha serta produk unggulan daerah.
Penguatan rantai pasok tersebut diharapkan tidak hanya membantu menjaga stabilitas harga pangan, tetapi juga memberikan kepastian pasar bagi petani dan memperluas posisi Wonosobo sebagai salah satu pemasok pangan di Jawa Tengah.***
Editor : Agus Hidayat
