Wonosobo (Lintas Topik.com) – Kemacetan di jalur wisata Dieng tidak lagi cukup diatasi dengan menambah personel dan mengatur arus kendaraan saat libur panjang. Lonjakan jumlah wisatawan dan keterbatasan kapasitas jalan membuat pemerintah dan kepolisian mulai mencari solusi yang lebih permanen.
Pada masa libur Lebaran 2026, jumlah wisatawan yang datang ke kawasan Dieng tercatat mencapai 530.150 orang. Mereka menggunakan lebih dari 21.500 kendaraan roda dua dan roda empat.
Kepadatan kendaraan semakin sulit dikendalikan karena karakter jalur Dieng yang sempit, menanjak dan berkelok. Ketika satu kendaraan mengalami masalah atau berhenti di badan jalan, antrean kendaraan dari dua arah dapat dengan cepat mengular.
Persoalan tersebut menjadi pembahasan dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Dieng Lancar Wisata Nyaman” yang digelar di Aula Endra Dharmalaksana, Kamis (20/8/2026). Forum itu mempertemukan kepolisian, pemerintah daerah, akademisi, pengelola objek wisata, pelaku usaha pariwisata, pengusaha travel, tour organizer, Paguyuban JIP Dieng hingga pelaku jasa wisata.
Polres Wonosobo menggandeng Tim Survei Patron dari Universitas Indonesia untuk memetakan persoalan tersebut berdasarkan data lapangan. Kajian akan melihat antara lain kondisi demografi, pola pergerakan kendaraan, persepsi masyarakat serta kebutuhan pelayanan di kawasan wisata Dieng.
Kapolres Wonosobo AKBP Ricky Pripurna Atmaja mengatakan, persoalan kemacetan di Dieng perlu dilihat secara lebih menyeluruh. Menurut dia, kebijakan yang diambil harus berangkat dari kondisi nyata di lapangan.
“Penyusunan kebijakan penanganan masalah Dieng harus didasarkan pada penelitian dan data empiris agar tepat sasaran,” kata Ricky.
Hasil kajian tersebut nantinya akan diserahkan kepada Bupati Wonosobo dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah sebagai bahan dalam menentukan kebijakan penanganan kawasan Dieng.
Di lapangan, kepolisian tetap menyiapkan langkah untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan, terutama pada periode kunjungan wisata yang meningkat.
Satlantas Polres Wonosobo menempatkan personel sejak dini di sejumlah titik yang selama ini menjadi sumber kepadatan, antara lain Pintu Langit, Gardu Pandang, Batu Angkruk, Watu Angkruk dan Sikapuk.
Personel juga disiagakan di sejumlah tanjakan dengan kemiringan sekitar 15 persen. Langkah itu dilakukan untuk mengantisipasi kendaraan mogok maupun kendaraan yang berhenti atau parkir di bahu jalan.
Polisi juga menyiapkan ganjal kendaraan dan mobil derek di sekitar Pos Gardu Pandang. Koordinasi dengan petugas parkir di masing-masing objek wisata dilakukan agar kendaraan yang keluar-masuk area parkir tidak mengganggu arus utama.
Kasat Lantas Polres Wonosobo AKP Seno Hartanto mengatakan, salah satu persoalan utama di jalur Dieng adalah tidak seimbangnya volume kendaraan dengan kapasitas jalan dan lahan parkir.
Kondisi itu semakin rumit ketika kendaraan mengambil jalur berlawanan untuk mendahului antrean. Kendaraan dari arah berlawanan kemudian bertemu sehingga arus lalu lintas berhenti di kedua sisi.
“Kalau ada satu kendaraan yang mogok saja, dampaknya bisa langsung terasa karena kondisi jalannya sempit, menanjak dan berkelok,” kata Seno.
Namun, persoalan tersebut dinilai tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada kepolisian. Penanganannya membutuhkan perubahan pada sistem transportasi dan pengelolaan kunjungan wisata.
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengusulkan pembangunan kantong parkir berkapasitas besar yang dilengkapi moda shuttle. Wisatawan nantinya tidak harus membawa kendaraan pribadi hingga ke titik-titik objek wisata.
Sementara Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mendorong perubahan pola pengelolaan wisata dari mass tourism menuju quality tourism. Jumlah kunjungan perlu disesuaikan dengan daya dukung kawasan agar pertumbuhan wisata tidak justru menimbulkan persoalan baru.
Akademisi Dr. Ahmad Khoiri mengatakan, penanganan kemacetan Dieng perlu dilakukan dalam beberapa tingkatan.
Pada tingkat mikro, penanganan dilakukan melalui rekayasa lalu lintas ketika kepadatan terjadi. Pada tingkat mezo, pemerintah perlu menyiapkan pembatasan kendaraan pribadi, kantong parkir dan shuttle publik. Sedangkan pada tingkat makro, diperlukan penataan ruang kawasan dalam jangka panjang.
Menurut dia, persoalan tersebut juga membutuhkan integrasi data antarinstansi. Data volume dan kecepatan kendaraan, kapasitas jalan, asal-tujuan wisatawan, kondisi infrastruktur hingga angkutan umum perlu dihimpun dalam satu sistem.
Teknologi pemantauan lalu lintas secara real-time dan sistem reservasi perjalanan terintegrasi juga dinilai dapat digunakan untuk mengendalikan jumlah kendaraan yang masuk ke kawasan Dieng.
Dengan demikian, persoalan kemacetan Dieng tidak berhenti pada bagaimana polisi mengurai antrean ketika kendaraan sudah menumpuk. Persoalannya bergeser pada bagaimana jumlah kendaraan, kapasitas jalan, lahan parkir dan jumlah wisatawan dikelola sejak sebelum mereka memasuki kawasan.
Jika jumlah kunjungan terus meningkat tanpa diikuti pengaturan mobilitas, jalur wisata Dieng akan menghadapi persoalan yang sama setiap musim liburan.
Karena itu, hasil kajian Patron UI diharapkan tidak berhenti sebagai dokumen penelitian. Data tersebut menjadi penting jika benar-benar digunakan untuk menentukan kebijakan transportasi, parkir dan pengelolaan wisata di kawasan Dieng.
Editor: Agus Hidayat
